SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, terutama akses jalan menuju kawasan wisata Karimunjawa dan sentra pertanian.
Langkah ini dilakukan melalui audiensi Bupati Jepara, Witiarso Utomo (Mas Wiwit), dengan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) di Semarang, Senin (28/7).
Dalam pertemuan tersebut, Mas Wiwit mengusulkan proyek-proyek prioritas melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026, dengan total nilai usulan mencapai Rp 99 miliar.
“Kami mendorong agar peningkatan akses jalan di Karimunjawa bisa segera terealisasi. Ini bukan semata soal pariwisata, tapi menyangkut mobilitas warga dan distribusi logistik antar pulau,” tegas Mas Wiwit.
Ada dua ruas penting yang diusulkan untuk ditangani, yakni: Jalan Karimunjawa–Kemojan sepanjang 17,5 kilometer. Dan jalan dalam kota Karimunjawa sepanjang 7,2 kilometer.
Keduanya memerlukan anggaran sekitar Rp 72 miliar.
Peningkatan infrastruktur jalan ini dinilai krusial untuk mendukung geliat wisata dan aktivitas ekonomi warga di kawasan kepulauan.
Selain Karimunjawa, Pemkab Jepara juga mengajukan peningkatan jalan pertanian di wilayah Bangsri, Mlonggo, dan Pakis Aji.
Ruas-ruas ini merupakan jalur vital distribusi hasil pertanian, dengan total panjang 15,3 kilometer dan nilai anggaran sekitar Rp 27 miliar.
“Sentra pertanian kita perlu akses jalan yang layak agar distribusi hasil panen lancar. Ini bagian dari strategi menuju swasembada pangan,” jelasnya.
Turut mendampingi dalam pertemuan itu antara lain Sekda Ary Bachtiar, Asisten I Setda Ratib Zaini, dan Asisten II Setda Hery Yulianto.
Pihak BBPJN menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen akan menindaklanjuti sesuai prosedur teknis dan regulasi.
Mas Wiwit berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur di Jepara, khususnya di Karimunjawa, dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Editor : Ali Mustofa