JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara terus berupaya mewujudkan pembangunan pelabuhan skala internasional di wilayahnya.
Pelabuhan ini diharapkan menjadi penopang utama kegiatan ekspor-impor serta menarik investasi besar ke Jepara.
Meski demikian, pengembangan pelabuhan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara Pemkab Jepara berperan sebagai fasilitator dengan menggandeng investor swasta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hasanudin Hermawan, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan pelabuhan internasional telah diakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Lokasi yang dipilih berada di wilayah Jepara bagian utara, tepatnya di sekitar Desa Tubanan dan Balong, Kecamatan Kembang. Luas lahan yang dibutuhkan mencapai 900 hektar,” jelas Hasanudin, yang akrab disapa Udin, kemarin.
Peran Investor dan Kewenangan Pemerintah Pusat
Meski Pemkab Jepara telah menyiapkan lahan dan memasukkannya dalam Perda RTRW, pembangunan pelabuhan skala besar ini memerlukan dukungan finansial yang signifikan.
Udin menyebut, biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp 71 triliun.
“Kami terbuka bagi investor yang berminat. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Pemkab Jepara telah melakukan pra-studi kelayakan (pra-FS) untuk memastikan bahwa proyek ini layak secara teknis dan ekonomis.
“Kami sudah memfasilitasi dengan mengalokasikan lahan dalam RTRW dan melakukan pra-FS. Sekarang, kami fokus pada upaya menarik investor,” tambah Udin.
Baca Juga: Gus Wabup Jepara Ulurkan Tangan Bantu Difabel di Desa Jerukwangi
Dampak Positif bagi Ekonomi Jepara
Keberadaan pelabuhan internasional di Jepara diprediksi akan membawa dampak besar bagi perekonomian daerah.
Pelabuhan ini tidak hanya memudahkan kegiatan ekspor-impor, tetapi juga menjadi magnet bagi industri-industri besar untuk berinvestasi di Jepara.
“Pelabuhan ini akan menjadi pusat logistik yang strategis, terutama untuk komoditas unggulan Jepara seperti furniture dan produk perikanan,” jelas Udin.
Selain itu, pembangunan pelabuhan juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
“Ini adalah proyek jangka panjang yang akan membawa manfaat besar bagi Jepara,” tegasnya.
Tantangan dan Langkah ke Depan
Meski rencana pembangunan pelabuhan internasional sudah dirancang matang, beberapa tantangan masih perlu diatasi.
Salah satunya adalah koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk memastikan proyek ini berjalan lancar,” kata Udin.
Selain itu, Pemkab Jepara juga harus memastikan bahwa pembangunan pelabuhan tidak mengganggu ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Kami akan memastikan bahwa proyek ini ramah lingkungan dan memberikan manfaat maksimal bagi warga,” imbuhnya.
Data Penunjang
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Indonesia saat ini memiliki 2.459 pelabuhan, namun hanya sebagian kecil yang beroperasi secara internasional.
Pembangunan pelabuhan baru di Jepara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pelabuhan besar seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya.
Selain itu, proyek ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan konektivitas logistik nasional melalui Tol Laut.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Jepara menyambut baik rencana pembangunan pelabuhan internasional ini.
“Kami berharap pelabuhan ini bisa membawa kemajuan bagi Jepara, terutama di sektor ekonomi,” ujar salah seorang warga Desa Tubanan.
Dukungan dari masyarakat dinilai penting untuk memastikan keberhasilan proyek ini.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, pembangunan pelabuhan internasional di Jepara diharapkan dapat segera terealisasi.
Hal ini akan membawa kemajuan ekonomi, dan menempatkan Jepara sebagai salah satu pusat logistik terkemuka di Indonesia. (rom)
Editor : Mahendra Aditya