JEPARA - Penguatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), berbuah tiga penghargaan.
Ketiganya berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko menjelaskan, pihaknya mengawal UKM masuk pasar daring.
“Pertama, karena pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sudah kami lakukan secara elektronik di Toko Daring. Kedua, konsumen pun sekarang belanja secara online,” kata Edy Sujatmiko kemarin.
Hal itu selain menjaga eksistensi dan perkembangan UKM, juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Jepara menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Dari LKPP kami mendapat penghargaan atas ‘Capaian Transaksi Terbesar melalui Toko Daring LKPP se-Indonesia’ kategori pemerintah kabupaten. Sedangkan dari Pemprov Jateng, kami dua kali menerima Blangkon Awards,” imbuhnya.
Penghargaan dari Kepala LKPP Hendrar Prihadi diterima Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta pada 14 Juli 2023, saat Hendrar hadir ke Jepara melakukan dialog dengan stakeholder.
Dari Pemprov Jateng, penghargaan sebagai “Partisipan Terbaik Blangkon Jateng 2023” diserahkan Wakil Gubernur Taj Yasin kepada Pj Bupati Edy Su priyanta di Brebes pada 18 Agustus 2023.
Berikutnya, Sekda Edy Sujat miko pada 24 Agustus 2023 di undang ke Surakarta untuk me nerima penghargaan sebagai Juara 1 Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik yang Tergabung pada Program Blangkon Jateng dengan Komitmen Meningkatkan UMKM di Wilayahnya.
Saat penghargaan itu diserahkan Gubernur Ganjar Pranowo bersama Kepala LKPP Hendrar Prihadi, sekda diwakili Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jepara, Hasanuddin Hermawan.
“Ada tugas yang lain, saya minta Kabag PBJ mewakili,” katanya.
Menurut Edy Sujatmiko, UKM perlu didampingi agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan teknik pemasaran daring.
Dia menyebut, telah lama Pemkab Jepara melakukan belanja pemerintah menggunakan platform belanja digital di Toko Daring. “Yaitu belanja dengan nilai di bawah Rp 50 juta,” kata dia.
Nilai transaksi terbesar se-Indonesia yang diukir Pemkab Jepara menunjukkan kuatnya komitmen transaksi secara elektronik sekaligus pelibatan UKM sebagai penyedia barang/ jasa pemerintah.
“Tujuan awalnya agar semua transaksi transparan dan tercatat secara elektronik untuk menutup celah korupsi. Makanya pengadaan barang/jasa itu kita lakukan di Toko Daring LKPP,” tandasnya.
Toko daring LKPP adalah platform e-purchasing pengadaan barang/jasa pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan keterlibatan UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keberpihakan Pemkab Jepara dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 640/6058 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023. Ini memudahkan UMK berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Awalnya, banyak pelaku UKM yang belum siap masuk ke pasar daring. Untuk mendampingi mereka, Edy Sujatmiko mewajibkan teknik pemasaran online dimasukkan sebagai salah satu materi pada semua pelatihan yang digelar perangkat daerah.
“Saat konsumen masuk ke pasar daring, pelaku UKM kami makin siap,” katanya.
Edy Sujatmiko mencontohkan perkembangan jumlah pelaku UKM lokal pada penyediaan barang dan jasa di Blangkon.
“Saat itu hanya beberapa pelaku UKM lokal yang bisa jadi penyedia. Sekarang, hampir seratusan pelaku. Ini menjadikan anggaran pengadaan yang kami sediakan, optimal untuk menggerakkan perekonomian daerah,” katanya. (war/*)
Editor : Ali Mustofa