Masterplan waterfront city tersebut sudah direncanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi pada 2021. Namun karena pandemi, anggaran dan rencana harus dialihkan. Ke depannya waterfront city akan memuat beberapa spot yang mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi di Karimunjawa. Mulai dari Tourist Information Center, kantong parkir, foodcourt dan sentra oleh-oleh, amphitheatre, selfie spot, hingga playground. Anggaran yang direncanakan saat itu sekitar Rp 55 miliar. Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Subiyanto melalui Kabid Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan (Pisdak) Dwi Yogo menjelaskan, secara perencanaan pengembangan Karimunjawa sudah dimulai. Meski begitu, secara pembangunan fisik kemungkinan baru bisa dimulai 2023. “Koordinasi waterfront city sudah dilakukan,” jelasnya.
Kata Yogo, panggilan akrab Dwi Yogo, masterplan waterfront city berisikan pemanfaatan ruang, lingkungan hidup serta pemberdayaan. “Sebetulnya sudah lama diminta oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar saat itu, meminta ke Disporapar Jateng untuk membuat kajian, dan nanti konsep pengembangannya,” jelasnya.
Pengembangan ini dinilai selaras dengan Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan ekonomi, termasuk Karimunjawa yang masuk dalam wilayah Wanarakuti (Kawasan Jepara, Kudus Pati).
Sebelumnya, Jepara juga kedatangan perwakilan asisten deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Melalui rapat koordinasi, kementrian meminta percepatan pengembangan Karimunjawa. Mulai dari segi infrastruktur, persampahan, dan tata ruang. (nib/war) Editor : Ali Mustofa