BPS Jepara Lakukan Pembaruan Data Sosial Ekonomi Penduduk

Ali Mustofa • Dipublikasikan Rabu, 21 September 2022 | 21:53 WIB
INTEGRATIF: Kepala BPS Jepara Manggus Suryono membacakan laporan kegiatan dalam rapat koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Hotel D’Season Jepara kemarin. (NIBROS HASSANI/RADAR KUDUS)
INTEGRATIF: Kepala BPS Jepara Manggus Suryono membacakan laporan kegiatan dalam rapat koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Hotel D’Season Jepara kemarin. (NIBROS HASSANI/RADAR KUDUS)
JEPARA – Mulai Oktober nanti, akan ada pendataan terkait sosial ekonomi penduduk Jepara. Sebagai pembaruan data. Rencananya data disatukan ke dalam registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Data akan dipakai sebagai dasar perlindungan sosial dan program pemberdayaan.

Kegiatan akan berlangsung pada 15 Oktober - 14 November 2022. Nantinya data akan memuat informasi tentang berbagai hal. Seperti profil kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, kesehatan serta disabilitas, hingga kegiatan ekonomi. Harapannya, data yang diperbarui tadi bisa menjadi data serta rujukan untuk perencanaan program berikutnya.

“Data tidak hanya digunakan untuk program perlindungan sosial. Tapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah,” ujar Manggus Suryono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jepara.

Dalam forum diskusi, pihaknya memaparkan selama ini data yang digunakan terdapat eror. “Ada dua eror, inclusion eror dan exlusion error. Inclusion artinya warga yang terdaftar di database tidak layak dikategorikan miskin, sementara exclusion sebaliknya. Orang-orang miskin tapi tidak masuk database,” jelas Manggus.

Ia menambahkan, pengkinian data ini nantinya bisa digunakan sebagai rujukan program perlindungan sosial atau bantuan, serta program pemberdayaan. Data akan terpusat, tidak terpisah-pisah.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara Subiyanto mengatakan selama ini perangkat daerah sering kedapatan tidak memiliki data yang baik. “Sering NA atau Not Available,” kata Subiyanto.

Juga terhadap data kemiskinan yang tercatat di Jepara. Ia mengatakan banyak data Bantuan Langusng Tunai (BLT) tidak tepat sasaran. Di Jepara sendiri, ada 7,44 persen masyarakat yang tercatat miskin. Ia berujar itu sekitar 95 ribu orang. Sementara itu, mereka yang mendapat BLT bisa dua kali lipat dari data tadi. Sehingga, perlu dilakukan pembaruan data.

“Dari awal produksi data tidak tepat, padahal dalam mengolah data banyak hal menjadi pertimbangan. Ada store (penyimpanan) and manage (pengaturan), infrastrukturnya,” imbuh Subiyanto.

Ia menambahkan Pemerintah kabupaten Jepara sendiri pernah melakukan pengembangan data center atau pusat data. Namun prosesnya tidak mudah. Hingga kini masih perlu dikembangkan. “Data center, ruang command center, jaringan dan infrastruktur kita sudah ada, tinggal sistem dan applicationnya ini yang belum,” ungkapnya.

Selain itu, penjabat (Pj) bupati Jepara Edy Supriyanta melalui Asisten III Mudrikatun menjelaskan data yang dimiliki pemkab masih sektoral dan belum terpadu. Ia juga berpesan saat pendataan nanti, data harus jujur. Data yang dilaporkan benar keadaannya. “Program ini juga perlu diawasi dan dimonitor,” ungkapnya. (nib/war) Editor : Ali Mustofa
bps jepara jepara regsosek pembaruan data