Ahmad Luthfi Perluas Perlindungan Perempuan hingga Desa

Zainal Abidin RK • Dipublikasikan Jumat, 13 November 2026 | 15:40 WIB
DIDUKUNG: Gubernur Ahmad Luthfi memberi perhatian dalam penerapan program tersebut setelah seluruh 19 desa di wilayahnya memiliki Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
DIDUKUNG: Gubernur Ahmad Luthfi memberi perhatian dalam penerapan program tersebut setelah seluruh 19 desa di wilayahnya memiliki Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).

KLATEN – Upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Jawa Tengah mulai diperkuat dari tingkat paling bawah. Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, menjadi salah satu contoh penerapan program tersebut setelah seluruh 19 desa di wilayahnya memiliki Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).

Keberadaan rumah perlindungan tersebut dilengkapi kader pendamping, satuan tugas, serta dukungan anggaran. Fasilitas ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga persoalan yang dialami penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Model pelayanan tersebut mengantarkan Kecamatan Juwiring menjadi salah satu wilayah percontohan program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah dengan predikat unggul. Program ini mendapat perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melakukan kunjungan ke Kantor Kecamatan Juwiring, Jumat (13/11).

Ahmad Luthfi mengatakan, Kecamatan Berdaya dirancang untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan sekaligus pengembangan potensi masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah kecamatan dan desa agar berbagai kebutuhan warga dapat ditangani secara terintegrasi.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus menjangkau seluruh kelompok, mulai generasi muda, petani, perempuan, hingga anak-anak. Dengan begitu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan.

"Kecamatan Berdaya di Juwiring sangat lengkap sekali. Artinya, kecamatan menjadi basis pengembangan masyarakat untuk memberikan pelayanan di wilayah kecamatan dan desa-desa sekitarnya," kata Ahmad Luthfi.

Dia berharap pola pemberdayaan tersebut dapat diterapkan lebih luas di Jawa Tengah. Selain memperluas jangkauan pelayanan publik, program ini juga diharapkan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini yang kita gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pengembangan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa juga menjadi salah satu implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan sebagai Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak dalam ajang Indonesia Kita Award 2026.

Salah satu penerapan program tersebut terlihat di Juwiring. Sebelum pembentukan RPPA di seluruh desa, wilayah ini telah mengembangkan inovasi Puspa atau Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas.

Kini, 19 desa di Juwiring telah memiliki RPPA beserta satuan tugas pendamping. Keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat mempunyai akses lebih dekat untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh pendampingan.

Camat Juwiring Nindyarini Budi Wardhani menjelaskan, pembentukan RPPA turut mendorong keberanian masyarakat untuk mengungkap persoalan yang selama ini cenderung disembunyikan. Aduan yang diterima tidak hanya menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga perundungan, persoalan disabilitas, hingga lansia.

Baca Juga: Ahmad Luthfi Tegaskan Perang Rokok Ilegal, 32,7 Juta Batang Dimusnahkan

Pemerintah kecamatan juga menggandeng berbagai unsur masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan tersebut. Kolaborasi dilakukan bersama kepala desa, pengusaha, budayawan, tokoh agama, serta kader paralegal yang telah tersedia di setiap desa.

"Kami selalu berkolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setelah ada RPPA dan Puspa, lebih banyak yang berani speak up tentang permasalahan perempuan dan anak. Mulai kekerasan perempuan dan anak, bullying, bahkan disabilitas dan lansia. Semua datanya kami ada," ungkap Nindyarini.

Penanganan laporan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat persoalan. Aduan yang dapat diselesaikan di desa akan ditangani langsung oleh pemerintah desa. Sementara persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Berdasarkan pendataan pemerintah kecamatan, terdapat 10 aduan berkaitan dengan anak, enam aduan mengenai perempuan, enam persoalan penyandang disabilitas, serta dua aduan terkait lansia.

Pendampingan juga diberikan kepada korban setelah laporan diterima. Pemerintah kecamatan masih melakukan pendampingan terhadap sejumlah korban perundungan, kekerasan seksual, dan eksploitasi. Pemulihan psikologis, termasuk membangun kembali rasa percaya diri korban, menjadi bagian dari upaya tersebut.

Baca Juga: Angin Kencang Rusak Rumah Warga Blora, Ahmad Luthfi Kerahkan Tiga OPD Jateng Salurkan Bantuan

"Sampai saat ini kami juga masih mendampingi korban, entah itu bullying, kekerasan seksual, eksploitasi, dan lainnya. Kami juga memberikan bantuan untuk pemulihan kepercayaan diri," jelasnya.

Selain meninjau program perlindungan perempuan dan anak, kunjungan Ahmad Luthfi juga dimanfaatkan untuk menghadirkan sejumlah pelayanan langsung bagi masyarakat. Di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dipadukan dengan program Dokter Spesialis Keliling (Speling).

Melalui layanan tersebut, warga dapat menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.

Pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Bantuan Kartu Jateng Ngopeni (Kajen) Tahap IV diberikan kepada 260 penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp 600 ribu.

Selain itu, terdapat bantuan insentif pengajar keagamaan Termin II Tahun Anggaran 2026 dengan total Rp 2.770.200.000 serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap penerima.

Bantuan lainnya berupa sambungan listrik murah bagi 10 penerima dengan total anggaran Rp 10.698.055. Pemerintah juga menyalurkan satu ton beras melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk 100 keluarga penerima manfaat.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Kecamatan Berdaya yang menggabungkan pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui penguatan peran kecamatan dan desa, pemerintah mendorong agar akses terhadap perlindungan dan pelayanan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. (*)

Editor : Zainal Abidin RK
anak Ahmad Luthfi perempuan