SEMARANG – Program SMK Go Global di Jawa Tengah mendapat sambutan besar dari masyarakat. Hingga November 2026, jumlah pendaftar program yang dipersiapkan untuk mencetak calon pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut hampir menyentuh angka 9.000 orang.
Capaian itu melampaui target pemerintah yang menetapkan 8.000 peserta untuk setiap daerah pada 2026. Bahkan, jumlah pendaftar dari Jawa Tengah tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Tingginya minat masyarakat tersebut menjadi gambaran besarnya potensi tenaga kerja Jawa Tengah untuk memasuki pasar kerja internasional. Meski demikian, kesiapan kompetensi, sertifikasi, pembiayaan, dan jaminan perlindungan tetap menjadi aspek penting yang harus diperkuat.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah telah melampaui target meskipun kerja sama resmi dengan pemerintah provinsi belum ditandatangani.
Baca Juga: RM Margono Jadi Pahlawan Nasional, Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Anak Muda Teladani Semangat Perjuangan
Dia menyebut, dari target sekitar 8.000 orang, pendaftar di Jawa Tengah sudah mendekati 9.000 peserta. Selain itu, dukungan pembiayaan penempatan pekerja migran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng juga menjadi yang terbesar secara nasional.
"Belum ada MoU saja, dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia," ungkap Mukhtarudin.
Hal tersebut disampaikan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara Kementerian P2MI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Kerja sama tersebut berfokus pada perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia.
Program SMK Go Global merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Peserta tidak terbatas pada lulusan SMK, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, sarjana, hingga lulusan SMA.
Pemerintah menargetkan 8.000 peserta di setiap daerah sepanjang 2026. Jumlah tersebut direncanakan meningkat pada 2027, baik di tingkat nasional maupun Jawa Tengah.
Mukhtarudin memastikan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui program tersebut. Seluruh kebutuhan pelatihan ditanggung APBN dan dilaksanakan melalui balai pelatihan dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Baca Juga: Angin Kencang Rusak Rumah Warga Blora, Ahmad Luthfi Kerahkan Tiga OPD Jateng Salurkan Bantuan
"Semua ini gratis bagi masyarakat karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 mencapai 64.449 orang. Mereka tersebar dari berbagai kabupaten dan kota, dengan kontribusi terbesar berasal dari Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas.
Adapun negara yang menjadi tujuan utama penempatan PMI asal Jawa Tengah antara lain Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
Luthfi menilai, Jawa Tengah mempunyai modal kuat untuk mencetak tenaga kerja migran yang terampil dan profesional. Dukungan tersebut ditopang keberadaan lembaga pendidikan vokasi dan pusat pelatihan kerja yang tersebar di berbagai wilayah.
"Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi hampir 1.500, lalu ada politeknik dan BLK yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita," ujarnya.
Melalui kesepakatan dengan Kementerian P2MI, Pemprov Jateng berupaya memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung lebih terencana dan terlindungi. Pendampingan akan diperkuat mulai dari persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pengawasan selama PMI bekerja di negara tujuan.
Luthfi juga menekankan pentingnya sosialisasi secara luas kepada masyarakat. Calon pekerja migran harus memperoleh informasi yang jelas mengenai peluang pekerjaan, persyaratan kompetensi, kemampuan yang dibutuhkan, serta hak-hak perlindungan selama bekerja di luar negeri.
"MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja," tegasnya. (*)
Editor : Zainal Abidin RK