Oleh: Adnan Ahmad (Dosen UIN Walisongo Semarang)
DI tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, penyadapan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk menjaga keamanan, mencegah kejahatan, dan mengungkap berbagai tindak pidana.
Melalui teknologi komunikasi, aktivitas seseorang dapat dipantau, percakapan dapat direkam, dan pertukaran informasi dapat ditelusuri. Dalam konteks tertentu, kemampuan tersebut memang diperlukan, terutama untuk menghadapi kejahatan serius seperti terorisme, korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan siber, dan ancaman terhadap keamanan nasional.
Namun, di balik manfaatnya, penyadapan menyimpan persoalan mendasar: sampai sejauh mana negara berhak memasuki ruang privat warga negara?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan menyangkut prinsip fundamental negara demokrasi. Negara memang memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat, tetapi kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa batas.
Ketika komunikasi pribadi dapat diawasi tanpa alasan yang jelas, tanpa prosedur yang ketat, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban, penyadapan berpotensi menjadi instrumen pengawasan yang mengancam kebebasan sipil.
Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan alasan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta batas kewenangan yang dapat diuji. Dengan demikian, persoalan utama penyadapan bukan semata-mata apakah negara boleh melakukan pengawasan, melainkan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan, siapa yang berwenang memberikan izin, dan mekanisme apa yang tersedia untuk mencegah penyalahgunaan.
Baca Juga: Bareskrim Ungkap Modus Kasus Penyadapan Prabowo, Ada Dugaan Penghapusan File Hasil Sadapan
Antara Keamanan Negara dan Hak Privasi
Keamanan merupakan salah satu tanggung jawab utama negara. Tanpa keamanan, kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, dan penyelenggaraan demokrasi akan menghadapi berbagai ancaman. Oleh karena itu, penggunaan teknologi penyadapan dalam penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan yang sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, keamanan tidak boleh dipertentangkan secara mutlak dengan kebebasan. Negara yang demokratis justru dituntut mampu menghadirkan keduanya secara seimbang. Perlindungan keamanan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sementara itu, Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kedua ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa ruang komunikasi dan kehidupan pribadi warga negara bukanlah wilayah yang dapat dimasuki secara sewenang-wenang.
Memang, Pasal 28J UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Namun, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi negara untuk melakukan pengawasan tanpa batas. Artinya, penyadapan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Tindakan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas, benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, dan tidak boleh melampaui kebutuhan yang hendak dicapai.
Jika tujuan penegakan hukum masih dapat dilakukan melalui cara lain yang lebih sedikit membatasi hak privasi, penggunaan penyadapan perlu dipertimbangkan secara lebih ketat.
Baca Juga: Bareskrim Ungkap Modus Kasus Penyadapan Prabowo, Ada Dugaan Penghapusan File Hasil Sadapan
Bahaya Pengawasan Tanpa Batas
Ancaman terbesar dari penyadapan bukan hanya terletak pada kemungkinan bocornya percakapan pribadi, melainkan juga pada terbentuknya budaya ketakutan dalam kehidupan masyarakat.
Ketika warga merasa setiap komunikasi berpotensi diawasi, mereka dapat kehilangan keberanian untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, mengungkap penyimpangan, atau berdiskusi mengenai persoalan publik.
Situasi semacam ini dapat melahirkan apa yang dikenal sebagai chilling effect, yaitu keadaan ketika seseorang membatasi ekspresi dan aktivitasnya sendiri karena takut terhadap konsekuensi pengawasan. Dalam jangka panjang, kebebasan berpendapat memang masih dapat dijamin secara formal, tetapi pelaksanaannya menjadi terhambat oleh rasa takut.
Padahal, demokrasi membutuhkan ruang publik yang terbuka. Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah, jurnalis harus dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, akademisi harus bebas mengembangkan pemikiran kritis, dan organisasi masyarakat sipil harus dapat menyampaikan aspirasi tanpa dibayangi ketakutan akan pengawasan yang tidak sah.
Penyadapan yang tidak terkendali juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Informasi pribadi yang diperoleh melalui pengawasan dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Data komunikasi yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru dapat berubah menjadi alat tekanan, intimidasi, atau pembentukan opini publik.
Karena itu, persoalan penyadapan tidak dapat dipandang hanya dari sudut keberhasilan aparat memperoleh informasi. Hal yang sama pentingnya adalah bagaimana informasi tersebut diperoleh, disimpan, digunakan, dan diawasi agar tidak melanggar hak warga negara.
Baca Juga: Bareskrim Beberkan Kasus Penyadapan Ilegal, Berawal dari Input Nomor Telepon ke Server LIMS
Negara Hukum Membutuhkan Pengawasan terhadap Pengawas
Salah satu prinsip penting dalam demokrasi adalah bahwa kekuasaan harus selalu berada dalam pengawasan. Prinsip ini menjadi semakin relevan ketika negara memiliki kemampuan teknologi untuk mengakses informasi pribadi masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, pengaturan penyadapan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan.
Pengaturan sektoral tersebut menunjukkan bahwa penyadapan bukanlah kewenangan yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas oleh setiap institusi negara. Namun, keberadaan berbagai dasar hukum sektoral juga menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat harmonisasi regulasi.
Perlu ada standar yang konsisten mengenai persyaratan penyadapan, batas waktu pengawasan, objek yang dapat disadap, penggunaan hasil penyadapan, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Dalam hal ini, pengawasan terhadap penyadapan tidak boleh hanya bergantung pada integritas aparat yang melaksanakannya. Harus terdapat mekanisme kelembagaan yang memungkinkan tindakan tersebut diperiksa secara independen. Prinsip checks and balances harus diterapkan agar lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan tidak sekaligus menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apakah tindakannya benar atau salah.
Pengawasan yudisial, khususnya melalui mekanisme perizinan atau pemeriksaan oleh lembaga peradilan sesuai kerangka hukum yang berlaku, perlu diperkuat. Dalam keadaan mendesak yang memungkinkan pengecualian, harus tersedia prosedur pemeriksaan dan pertanggungjawaban setelah tindakan dilakukan. Dengan demikian, kepentingan penegakan hukum tetap dapat dilindungi tanpa menghilangkan kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara.
Empat Prinsip Membatasi Kewenangan Penyadapan
Setidaknya terdapat empat prinsip yang perlu menjadi pedoman dalam mengatur penyadapan di Indonesia.
Pertama, prinsip legalitas. Setiap tindakan penyadapan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, bukan sekadar perintah informal atau pertimbangan subjektif aparat. Hukum harus menentukan lembaga yang berwenang, jenis tindak pidana atau ancaman yang dapat menjadi dasar penyadapan, serta prosedur pelaksanaannya.
Kedua, prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Penyadapan harus dilakukan untuk menghadapi persoalan serius dan tidak boleh digunakan secara berlebihan. Jangka waktu, cakupan komunikasi, serta jenis informasi yang dikumpulkan harus dibatasi sesuai kebutuhan penyelidikan atau penyidikan. Pengawasan terhadap seluruh aktivitas komunikasi seseorang tanpa alasan yang memadai tidak dapat dibenarkan hanya dengan dalih keamanan.
Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun sebagian proses penyadapan harus dirahasiakan demi kepentingan penyelidikan, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus dapat diaudit. Lembaga yang berwenang perlu menyampaikan laporan pengawasan secara berkala kepada lembaga pengawas yang sah, termasuk mengenai jumlah tindakan penyadapan, dasar kewenangan, dan tindak lanjut atas informasi yang diperoleh, dengan tetap menjaga kerahasiaan perkara.
Keempat, prinsip perlindungan data dan pemulihan hak. Informasi yang diperoleh melalui penyadapan harus dijaga kerahasiaannya, dibatasi penggunaannya, dan tidak boleh disebarluaskan untuk kepentingan di luar tujuan yang sah. Data yang tidak relevan dengan perkara harus ditangani berdasarkan aturan retensi dan pemusnahan yang jelas. Apabila terjadi penyadapan ilegal atau penyalahgunaan informasi, korban harus memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan, pemeriksaan, dan pemulihan hak sesuai hukum.
Kelima prinsip tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak harus mengorbankan kebebasan sipil. Justru kewenangan yang dibatasi oleh hukum akan memperkuat legitimasi tindakan negara di hadapan masyarakat.
Menata Ulang Regulasi di Era Digital
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, komunikasi terenkripsi, analisis data berskala besar, dan sistem pengawasan digital telah membuat persoalan penyadapan semakin kompleks. Pengawasan tidak lagi hanya berkaitan dengan mendengarkan percakapan telepon, tetapi juga dapat mencakup metadata komunikasi, lokasi, pola interaksi, dan berbagai jejak digital seseorang.
Perkembangan tersebut menuntut negara untuk memperbarui pendekatan regulasi. Perlindungan privasi tidak cukup hanya dengan melarang tindakan penyadapan yang tidak sah. Negara juga harus memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan data yang kuat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi salah satu landasan penting dalam membangun tata kelola data yang bertanggung jawab. Namun, pengaturan perlindungan data perlu diharmonisasikan dengan kewenangan penyadapan dalam berbagai undang-undang sektoral. Jangan sampai pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum ditafsirkan terlalu luas sehingga menghilangkan substansi perlindungan privasi.
Indonesia membutuhkan kerangka regulasi penyadapan yang lebih komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Regulasi tersebut harus mampu menjawab persoalan mengenai otorisasi, pengawasan independen, keamanan penyimpanan data, pembatasan akses, penghapusan informasi, serta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan.
Dengan kerangka yang demikian, negara tidak kehilangan kemampuan untuk melindungi masyarakat. Sebaliknya, negara justru memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena setiap tindakan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.
Menjaga Demokrasi, Membatasi Kekuasaan
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan terletak pada seberapa luas kemampuan negara mengawasi warganya, melainkan pada seberapa mampu negara melindungi masyarakat tanpa merampas hak-hak dasarnya. Keamanan memang penting, tetapi keamanan yang dibangun dengan mengabaikan kebebasan dapat menggerus fondasi demokrasi itu sendiri.
Penyadapan harus ditempatkan sebagai instrumen luar biasa yang penggunaannya dibatasi oleh hukum, bukan sebagai praktik pengawasan rutin yang dapat dilakukan atas dasar kecurigaan semata. Negara harus membuktikan bahwa setiap tindakan penyadapan memiliki alasan yang sah, benar-benar diperlukan, proporsional, dan berada dalam pengawasan yang dapat dipercaya.
Demokrasi tidak menuntut negara menjadi lemah dalam menghadapi kejahatan. Sebaliknya, demokrasi menuntut negara menjadi kuat sekaligus terkendali. Kekuatan negara harus tercermin dalam kemampuannya menegakkan hukum, sementara kedewasaan demokrasi tercermin dalam kesediaannya membatasi kekuasaan sendiri.
Sebab, ancaman terhadap kebebasan sipil tidak selalu datang dari tindakan kekerasan atau pembatasan yang terlihat secara langsung. Ancaman juga dapat tumbuh secara perlahan melalui praktik pengawasan yang tidak transparan dan tidak terkontrol. Ketika masyarakat kehilangan rasa aman dalam berkomunikasi dan menyampaikan pikiran, demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi persoalan serius.
Oleh karena itu, pertanyaan tentang batas kewenangan negara dalam melakukan penyadapan harus terus diajukan. Bukan untuk melemahkan negara, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada hukum, keadilan, dan martabat manusia. Negara boleh mengawasi demi melindungi masyarakat, tetapi negara juga harus bersedia diawasi agar kewenangannya tidak berubah menjadi ancaman bagi kebebasan warga negara. (*)
Editor : Zainal Abidin RK