SEMARANG – Pelaksanaan sidang putusan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026), berdampak pada jadwal persidangan perkara lainnya.
Dua perkara yang semula dijadwalkan berlangsung di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Suratmo, Kota Semarang, dialihkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang di Jalan Siliwangi.
Juru Bicara PN Semarang, Hadi Sunoto, menjelaskan pemindahan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian terhadap agenda persidangan yang berlangsung pada hari yang sama.
"Persidangan yang di Tipikor ini, yang sudah terjadwal dengan baik, dialihkan ke Siliwangi. Tadi saya cari info ada dua perkara yang mestinya di pengadilan ini dipindah," kata Hadi di halaman Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/10/2026).
Pemindahan lokasi tersebut dilakukan ketika perhatian publik tertuju pada sidang putusan Sudewo yang menarik kehadiran banyak pendukung.
Situasi itu membuat pengaturan kegiatan di lingkungan pengadilan perlu dilakukan agar seluruh agenda persidangan tetap berjalan tertib.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pagar pembatas telah dipasang mulai dari kawasan TK PGRI 15 hingga sisi barat gedung Pengadilan Tipikor Semarang.
Sejumlah pendukung Sudewo terlihat berusaha mendekati pintu masuk. Namun, petugas kepolisian menegaskan bahwa mereka hanya diperbolehkan berada di luar pagar pembatas.
Pembatasan akses tersebut berkaitan dengan keterbatasan kapasitas ruang sidang.
Pihak pengadilan mengatur jumlah orang yang dapat masuk untuk mencegah ruangan terlalu padat dan memastikan persidangan berlangsung dengan nyaman.
Hadi mengatakan kapasitas ruang sidang yang terbatas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengaturan pengunjung.
"Oleh karena ruang sidang itu ruangnya sangat minim, daripada nanti di dalam udaranya terlalu sumpek, maka ada pembatasan yang boleh masuk," ujarnya.
Pembatasan tidak hanya berlaku bagi pendukung Sudewo, tetapi juga awak media yang hendak meliput langsung jalannya persidangan.
Pengaturan jumlah pengunjung dilakukan agar proses pembacaan putusan tidak terganggu oleh kepadatan di dalam ruangan.
Bagi masyarakat maupun pendukung Sudewo yang tidak memperoleh akses masuk ke ruang sidang, PN Semarang menyediakan alternatif untuk mengikuti jalannya persidangan secara daring.
Masyarakat dapat menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube resmi PN Semarang.
Fasilitas tersebut disediakan agar publik tetap dapat memantau proses hukum meskipun tidak hadir secara langsung di ruang persidangan.
"Pengadilan Negeri Semarang menyediakan akun persidangan melalui YouTube, apapun yang terjadi, dipersilakan nanti apabila mau lihat persidangan secara live melalui YouTube Pengadilan Negeri Semarang," kata Hadi.
Melalui siaran langsung tersebut, masyarakat diharapkan tetap memperoleh akses informasi mengenai jalannya sidang tanpa harus berdesakan di sekitar gedung pengadilan.
Untuk mengantisipasi kepadatan massa dan menjaga keamanan selama persidangan, sekitar 1.700 personel kepolisian dikerahkan di kawasan Pengadilan Tipikor Semarang.
Pengamanan juga melibatkan sejumlah instansi lain, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, serta unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kehadiran personel gabungan tersebut ditujukan untuk menjaga ketertiban di sekitar gedung pengadilan, mengatur pergerakan massa, serta memastikan akses jalan dan kegiatan persidangan tetap terkendali.
Hadi berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berlangsung aman tanpa gangguan.
"Mudah-mudahan persidangan kali ini berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun," tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, massa yang hadir di sekitar pengadilan pada agenda putusan tersebut merupakan pendukung Sudewo.
Sementara itu, kelompok yang berseberangan dengan Sudewo dikabarkan akan menggelar aksi doa bersama di Kabupaten Pati.
Dalam perkara yang tengah disidangkan, Sudewo sebelumnya dituntut hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati serta dugaan gratifikasi dalam proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Dalam sidang tuntutan pada Senin (21/9/2026), jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta kepada Sudewo.
Selain itu, terdakwa dituntut membayar uang pengganti yang dilaporkan mencapai sekitar Rp3,6 miliar.
Jaksa turut meminta agar hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
"(Menuntut majelis hakim) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudewa alias Sudewo berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 300 juta," kata jaksa KPK saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 21 September 2026.
Tuntutan tersebut merupakan permintaan jaksa kepada majelis hakim.
Adapun hasil akhir perkara ditentukan melalui putusan hakim berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang berlaku.
Editor : Ali Mustofa