SEMARANG – Suasana berbeda terlihat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu pagi (21/10/2026).
Ribuan massa yang merupakan pendukung Bupati Pati nonaktif, Sudewo, memadati kawasan pengadilan menjelang agenda persidangan yang berkaitan dengan perkara hukum yang menjeratnya.
Kehadiran massa dalam jumlah besar membuat pengamanan di sekitar gedung pengadilan diperketat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para pendukung Sudewo datang menggunakan bus maupun kendaraan pribadi dari berbagai daerah.
Berbeda dengan persidangan sebelumnya, kali ini massa tidak diperbolehkan mendekati bagian depan gedung Pengadilan Tipikor untuk menyampaikan orasi seperti yang biasa mereka lakukan.
Aparat kepolisian telah bersiaga dengan memasang barikade dan membentuk barisan pengamanan untuk membatasi pergerakan massa.
Langkah tersebut dilakukan agar situasi di sekitar pengadilan tetap terkendali selama proses persidangan berlangsung.
Akibat pembatasan tersebut, para pendukung Sudewo hanya dapat menyampaikan orasi dari lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari gedung Pengadilan Tipikor Semarang.
Kehadiran ribuan pendukung Sudewo bertepatan dengan agenda persidangan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan kepada Sudewo.
Dalam sidang tuntutan yang digelar pada 21 September 2026, jaksa juga mengajukan tuntutan berupa denda sebesar Rp300 juta.
Selain itu, Sudewo dituntut membayar uang pengganti yang nilainya dilaporkan mencapai sekitar Rp3,6 miliar.
Tak hanya hukuman penjara dan denda, jaksa turut meminta agar hak Sudewo untuk menduduki jabatan publik melalui mekanisme pemilihan dicabut selama lima tahun setelah dirinya selesai menjalani pidana pokok.
Besaran hukuman tersebut menjadi bagian dari tuntutan jaksa yang selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus yang menjerat Sudewo berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Selain itu, perkara tersebut juga mencakup dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Kedua perkara tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang tengah dihadapi mantan kepala daerah tersebut.
Dalam penanganannya, KPK melakukan penyidikan dan membawa perkara ke persidangan untuk menguji dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban pihak yang didakwa.
Sementara itu, kehadiran ribuan pendukung di Pengadilan Tipikor Semarang menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap proses hukum yang dijalani Sudewo.
Pengamanan ketat di sekitar lokasi menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketertiban selama persidangan.
Adapun hasil akhir perkara dan hukuman yang dijatuhkan kepada Sudewo harus mengacu pada putusan majelis hakim, bukan semata-mata pada tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum.
Editor : Ali MustofaSumber : Radar Semarang