SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan program gentengisasi yang membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng pada tahap awal. Program tersebut tidak hanya mendukung pembangunan dan perbaikan rumah, tetapi juga diarahkan untuk membuka pasar baru bagi industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta program yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) tersebut disiapkan dengan memperhitungkan kemampuan produksi, distribusi, hingga pembiayaan. Program Genteng Jawa Tengah ditargetkan diluncurkan pada akhir November 2026.
Hal itu disampaikan Luthfi saat memimpin rapat pembahasan program gentengisasi bersama jajaran Pemprov Jateng di ruang kerja gubernur, Rabu (7/10/2026). Ia meminta pemenuhan kebutuhan genteng tahap awal disesuaikan dengan kapasitas industri lokal.
Dalam pembahasan, kebutuhan sekitar 600 ribu keping genteng menjadi salah satu opsi untuk tahap awal. Pemenuhan berikutnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan produksi. Luthfi juga meminta peluang keterlibatan pengembang perumahan ikut dikaji.
“Langkah ini dapat memperluas pasar genteng produksi Jawa Tengah sekaligus mendorong penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan,” kata Luthfi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmy mengatakan, besarnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Pergerakan ekonomi tidak hanya dirasakan IKM, tetapi juga sektor transportasi dan toko bangunan.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi momentum bagi IKM genteng untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan karena sejumlah program pembangunan berlangsung dalam waktu bersamaan.
Potensi pasar genteng di Jateng cukup besar. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap. Sementara kebutuhan genteng untuk Program Bedah Rumah 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.
Potensi tersebut didukung keberadaan sedikitnya 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat yang tersebar di Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.
Pemprov Jateng juga menyiapkan peningkatan kualitas dan kapasitas produksi IKM melalui pengujian mutu, pendampingan Standar Nasional Indonesia (SNI), Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta peningkatan kapasitas produksi.
Untuk 21 IKM tersebut, biaya pengujian mutu diperkirakan mencapai Rp20,58 juta dan sertifikasi SNI sekitar Rp220,5 juta. Total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp241,08 juta. Bank Jateng menyatakan dukungan terhadap pembiayaan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan program gentengisasi akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah. Pada tahap awal, penggunaan genteng lokal diarahkan untuk proyek bedah rumah pemerintah.
Pemprov Jateng selanjutnya akan mendorong keterlibatan sektor swasta, terutama pengembang perumahan. Dengan demikian, penggunaan genteng produksi lokal tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah.
Program Genteng Jawa Tengah ditargetkan diluncurkan pada akhir November 2026. Dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping, program tersebut diharapkan mampu membuka pasar baru sekaligus menggerakkan ekonomi di sentra produksi genteng, mulai perajin, IKM, pekerja angkutan, hingga toko bangunan. (*)
Editor : Zainal Abidin RK