SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat penanganan dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Hingga akhir September 2026, sebanyak 75,4 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak di 33 kabupaten/kota.
Penanganan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Pemprov Jateng juga mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan pada sektor pertanian guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah disalurkan selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026. Bantuan tersebut menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan.
Jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 1.557.333 kepala keluarga atau sekitar 2.341.548 jiwa.
Dukungan air bersih berasal dari berbagai sumber. Sebanyak 36.448.900 liter bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian 259.000 liter berasal dari APBN, sedangkan 38.755.100 liter lainnya merupakan dukungan dari sektor swasta melalui CSR serta organisasi nonpemerintah atau NGO.
Sejumlah daerah tercatat menjadi wilayah dengan distribusi air bersih cukup besar, di antaranya Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama BPBD, PMI, TNI-Polri, sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan dikerahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI-Polri bergerak. Untuk masyarakat kita lakukan tangkinisasi (air bersih) di beberapa daerah dan sudah didistribusikan,” ujar Ahmad Luthfi, Rabu (30/9/2026).
Menurut Luthfi, persoalan kekeringan tidak cukup ditangani dengan memastikan kebutuhan air rumah tangga terpenuhi. Dampaknya terhadap sektor pertanian juga perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan produksi pangan.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota, pemerintah daerah, serta jajaran TNI untuk memetakan lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai, termasuk kebutuhan pasokan air bagi lahan pertanian. Sejumlah langkah disiapkan, seperti optimalisasi jaringan irigasi, sumurisasi, dan pipanisasi.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” katanya.
Luthfi menekankan pentingnya pemetaan secara detail agar penanganan kekeringan tidak dilakukan secara parsial. Dengan mengetahui lokasi serta tingkat dampak yang dialami, bantuan dan intervensi air dapat diarahkan secara lebih tepat sesuai kebutuhan.
Dengan strategi tersebut, penanganan kekeringan di Jawa Tengah diarahkan pada dua kepentingan sekaligus, yakni memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi serta menjaga produktivitas sektor pertanian agar ketahanan pangan tetap terjaga.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen sebelumnya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Penggunaan air secara bijak dan hemat diperlukan karena kebutuhan air bersih meningkat di sejumlah daerah.
Pemprov Jateng juga menyiapkan sejumlah langkah apabila kondisi kekeringan semakin meluas. Salah satunya dengan mengusulkan pelaksanaan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Di sisi lain, percepatan pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas penyimpanan air ketika musim hujan kembali tiba.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin. (*)
Editor : Zainal Abidin RK