BATANG - Insiden dugaan keracunan setelah konsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo.
Mantan Bupati Batang tersebut turun langsung meninjau kondisi warga yang menjalani perawatan di RSUD Kalisari Batang pada Kamis (24/9/2026).
Kedatangan Yoyok tidak hanya untuk melihat kondisi para korban, tetapi juga menjadi momentum baginya untuk menyampaikan sejumlah catatan mengenai pelaksanaan program MBG, khususnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah.
Yoyok mengaku prihatin karena sebagian korban yang menjalani perawatan merupakan warga yang dikenalnya dan tinggal di sekitar kampung halamannya. Ia pun menyempatkan diri menjenguk mereka secara langsung.
“Saya prihatin dan cukup kaget. Itu semua tetangga saya,” ujarnya.
Yoyok menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program MBG. Menurutnya, program penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah memiliki tujuan yang baik dan perlu didukung.
Namun, ia meminta pelaksanaan program tersebut di tingkat bawah terus dievaluasi. Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah orientasi pengelolaan SPPG agar tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas makanan.
Ia mempertanyakan kemungkinan munculnya orientasi bisnis apabila pelaksanaan di lapangan tidak lagi sepenuhnya berpegang pada tujuan utama program.
“Programnya baik, saya apresiasi niat Presiden memberikan gizi bagi anak-anak. Tetapi pelaksanaan sampai ke bawah perlu dilihat lagi orientasinya,” kata Yoyok.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoyok sebagai catatan atas pelaksanaan MBG setelah insiden serupa kembali terjadi di Batang.
Pemerintah Kabupaten Batang juga menyebut kejadian tersebut sebagai dugaan keracunan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap SPPG terkait.
Selain persoalan pengawasan, Yoyok menyoroti kapasitas produksi SPPG yang menurutnya perlu dihitung secara lebih proporsional.
Ia menyebut ada SPPG yang melayani sekitar 2.600 porsi makanan dalam satu hari. Ribuan porsi tersebut harus dipersiapkan dalam waktu relatif singkat sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Menurut Yoyok, kapasitas ideal perlu dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan dapur, jumlah tenaga, waktu pengolahan, hingga proses distribusi.
“Faktanya satu SPPG melayani 2.600 porsi. Itu harus dimasak dalam satu malam dan didistribusikan secara cepat. Harus ada perhitungan idealnya,” ujarnya.
Sorotan mengenai kapasitas tersebut juga tercantum dalam pemberitaan resmi Pemkab Batang dan sejumlah laporan media mengenai kunjungan Yoyok ke rumah sakit.
Sebagai anggota DPR RI, Yoyok menyebut pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat.
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan evaluasi yang jelas terhadap SPPG yang menjalankan program MBG.
Menurutnya, mekanisme penghargaan dan peringatan perlu diterapkan berdasarkan kinerja masing-masing SPPG.
SPPG yang memenuhi standar dapat diberikan apresiasi, sedangkan pengelola yang terbukti bermasalah perlu mendapatkan tindakan sesuai ketentuan.
“Saya menyarankan BGN mulai memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan peringatan bagi SPPG yang bermasalah,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Batang sendiri sebelumnya melaporkan bahwa SPPG Bela Batang Sejahtera di Kecamatan Bawang dihentikan sementara selama 30 hari setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pemeriksaan.
Di tengah kritik terhadap pelaksanaan program, Yoyok juga menyampaikan apresiasi terhadap respons Pemerintah Kabupaten Batang dan tenaga kesehatan dalam menangani warga yang terdampak.
Ia menilai penanganan korban di fasilitas kesehatan perlu menjadi prioritas, terutama karena jumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan cukup banyak.
Kunjungan Yoyok ke RSUD Kalisari dilakukan sebagai bagian dari pemantauan kondisi korban sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah.
Yoyok berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Menurutnya, kualitas makanan, kapasitas produksi, pengawasan, dan penerapan standar keamanan pangan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Editor : Ali Mustofa