SEMARANG – Jawa Tengah berpotensi menjadi salah satu rujukan nasional dalam percepatan penurunan stunting. Praktik penanganan yang dilakukan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, yang mampu menekan prevalensi stunting hingga kisaran 2 persen, akan direplikasi di daerah lain.
Keberhasilan dua kabupaten tersebut dinilai memiliki pembelajaran penting yang dapat diterapkan tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan menjadi 14-15 persen pada 2029.
Menurut Eddy, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen kuat dari kepala daerah sekaligus keterlibatan berbagai sektor. Penanganan stunting, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan intervensi gizi.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan sanitasi, lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Eddy mengapresiasi langkah Pemkab Demak dan Pemkab Semarang yang dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2 persen.
Hal tersebut disampaikan Eddy seusai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
“Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger daerah lain melakukan langkah serupa,” kata Eddy.
Luthfi Dorong Daerah Belajar dari Demak dan Semarang
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta daerah yang masih memiliki prevalensi stunting tinggi untuk tidak berjalan sendiri. Menurutnya, daerah tersebut perlu mempelajari sekaligus mengadaptasi pola penanganan yang telah dilakukan Demak dan Kabupaten Semarang.
Saat ini, prevalensi stunting Jawa Tengah tercatat 9,77 persen. Namun, angka tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah.
Ahmad Luthfi mengatakan Demak dan Kabupaten Semarang dapat dijadikan model bagi daerah lain karena masing-masing telah mampu mencapai prevalensi stunting di kisaran 2 persen.
“Penanganan ini sudah baik. Ada dua kabupaten yang dijadikan model penanganan stunting bagi kabupaten/kota lain untuk meniru, yaitu Demak dan Semarang. Mereka masing-masing sudah mencapai angka 2-an persen,” ujarnya.
Luthfi menyebut Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga sebagai sejumlah daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam percepatan penurunan stunting.
Pemprov Jateng akan mengerahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi secara terpadu.
Namun, Luthfi menegaskan pola yang diterapkan bukan sekadar menyalin program dari daerah yang telah berhasil. Setiap daerah perlu melakukan amati, tiru, dan modifikasi (ATM) sesuai kondisi masing-masing.
“Ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Nanti akan kita keroyok seluruh daerah untuk belajar dengan Demak dan Semarang,” tegasnya.
Penanganan Stunting Harus Lintas Sektor
Luthfi menekankan bahwa stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Penanganannya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, pola asuh, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Karena itu, pemerintah pusat hingga pemerintah desa dinilai harus memiliki pembagian peran yang jelas dan bergerak dalam satu sistem penanganan yang terintegrasi.
Dukungan dari pihak nonpemerintah juga terus diperkuat. Luthfi menyebut kontribusi Baznas dan CSR Bank Jateng untuk mendukung berbagai program penurunan stunting di Jawa Tengah hingga kini hampir mencapai Rp21 miliar.
“Ini adalah penanganan yang komprehensif, milik kita bersama agar Jawa Tengah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Data Stunting Harus Akurat
Selain intervensi, Luthfi juga menyoroti pentingnya validitas data. Menurutnya, angka prevalensi stunting tidak boleh hanya menjadi statistik, tetapi harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan sasaran dan bentuk intervensi.
Ia mencontohkan temuan dari layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) di Wonosobo. Dari 10 balita yang diperiksa, sembilan di antaranya diketahui mengalami stunting.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan validasi data hingga tingkat lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan program benar-benar menyasar keluarga dan anak yang membutuhkan.
“Maka saya tekankan daerah dengan stunting tinggi, kualifikasi data harus dilakukan mobilisasi, harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sebatas data,” ujar Luthfi.
MBG Didorong Perkuat Penanganan Stunting
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono mengatakan persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan.
Pemerintah juga akan memperkuat sinergi penanganan stunting dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.
Menurut Budi, integrasi MBG dengan program penanganan stunting dapat memperkuat intervensi terhadap kelompok yang rentan mengalami persoalan gizi.
“Kalau prevalensi stunting nasional pada 2024 bisa mencapai 19,8 persen, maka dengan adanya MBG khusus sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi capaian lebih progresif. Maka kita ingatkan kepala daerah untuk memanfaatkan distribusi MBG itu sehingga target penurunan stunting tercapai,” katanya. (*)
Editor : Zainal Abidin RK