SEMARANG — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Semarang, tahun 2026 ini tidak sekadar menjadi momentum keagamaan.
Peringatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan dan latar belakang keagamaan, dalam semangat persatuan.
Digelarnya seminar nasional menjadikan perbedaan mazhab dan agama sebagai ruang untuk membangun dialog, persatuan, dan kerukunan di Indonesia.
Perbedaan tidak ditempatkan sebagai alasan untuk saling menjauh, melainkan sebagai kenyataan yang perlu dikelola melalui komunikasi dan sikap saling menghormati.
Pesan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Pendekatan Antar Mazhab Islam di Indonesia yang digelar di Hotel Grasia, Semarang, Sabtu (5/9).
Forum ini mempertemukan sejumlah akademisi, tokoh lintas mazhab, dan tokoh lintas agama.
Membahas pentingnya membangun kehidupan keagamaan yang damai, di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Dalam pembukaan acara, Ustadz Miqdad mempertanyakan mengapa peringatan Maulid Nabi dan seminar tentang persatuan antarmazhab justru menghadirkan peserta dari berbagai agama.
Di satu sisi, kehadiran lintas agama tersebut justru menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dibawa Nabi Muhammad SAW memiliki dimensi kemanusiaan yang dapat menjadi titik temu bersama.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang membawa pesan kemanusiaan universal.
"Nabi Muhammad dihormati oleh semua orang. Dakwah Nabi juga ditujukan untuk semua orang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan persatuan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmazhab, tetapi juga persatuan di antara kelompok-kelompok dalam umat Islam sendiri.
Perbedaan pandangan keagamaan, menurutnya, semestinya tidak berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat.
“Saya merasa malu ketika sesama Muslim berseteru. Nabi menyuruh persatuan, tetapi di lapangan justru kita masih jauh dari persatuan sebagaimana ajaran Rasulullah," imbuhnya.
Keynote speaker Prof. Abu Hapsin menekankan bahwa dialog antarmazhab merupakan kebutuhan penting.
Untuk mengatasi berbagai perbedaan di kalangan umat Islam, termasuk ketegangan antara Sunni dan Syiah.
Menurutnya, salah satu persoalan terbesar dalam kehidupan beragama adalah absolutisasi penafsiran keagamaan, yaitu ketika seseorang menganggap hanya tafsir kelompoknya yang benar sementara tafsir kelompok lain dianggap salah.
Sikap semacam itu dinilai dapat memperlebar jarak antarkelompok apabila tidak diimbangi dengan keterbukaan untuk berdialog.
"Tidak mungkin ada persatuan jika tidak ada dialog,” tegasnya.
Prof. Abu Hapsin juga mengingatkan agar dialog keagamaan tidak terjebak dalam paradigma politik yang berorientasi pada kepentingan.
Menurutnya, selama perbedaan agama dan mazhab dibaca melalui kacamata kepentingan politik, dialog akan sulit menghasilkan persatuan yang genuine.
Akademisi Prof. Sumanto Al Qurtuby turut menyoroti pentingnya membedakan persoalan keagamaan dengan kepentingan politik.
Berdasarkan pengalamannya di Arab Saudi, ia mengatakan bahwa realitas kehidupan masyarakat dan kebijakan keagamaan tidak selalu sesuai dengan persepsi yang berkembang di Indonesia.
“Saya mungkin tidak menyetujui beberapa pandangan Syiah, Kristen, Wahabi atau keyakinan lainnya. Namun, saya menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Yang bisa menghakimi kita semua adalah Tuhan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kecenderungan sebagian masyarakat yang menuntut penghormatan terhadap keyakinannya sendiri, tetapi kurang memberikan penghormatan kepada kelompok lain.
Menurutnya, sikap saling menghargai menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan bersama di tengah masyarakat, yang memiliki latar belakang keyakinan dan pandangan yang beragam.
Narasumber lain, Prof. Dr. Rozihan, menegaskan bahwa perbedaan dalam persoalan ibadah tidak seharusnya menjadi sumber konflik sosial.
Menurutnya, Indonesia memiliki ruang untuk mengembangkan taqrib bainal mazhab, atau pendekatan dan dialog antarmazhab.
“Kita boleh berbeda dan memiliki pandangan lain, asalkan pandangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kehidupan keberagamaan di Indonesia harus ditempatkan dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945, dengan menekankan penghormatan terhadap sesama warga negara.
Dengan demikian, perbedaan dalam menjalankan keyakinan tidak semestinya menghilangkan komitmen untuk hidup berdampingan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Sementara itu, Pdt. Aryanto Nugroho mengajak umat beragama untuk tidak menjadikan perbedaan doktrin sebagai alasan untuk saling bermusuhan.
Menurutnya, perbedaan keyakinan merupakan ranah masing-masing umat, sementara persoalan kemanusiaan harus menjadi ruang kerja sama bersama.
"Berbeda keyakinan dan doktrin adalah ranah masing-masing, tetapi kita harus bersama melawan musuh bersama: bencana, kerusakan iklim, kemiskinan, dan persoalan kemanusiaan lainnya," ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar agama tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik, khususnya menjelang momentum pemilu.
Menurutnya, kehidupan keagamaan perlu dijaga agar tetap menjadi kekuatan yang merawat persaudaraan dan kemanusiaan, bukan justru menjadi sumber polarisasi di tengah masyarakat.
Seminar nasional tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa dialog antarmazhab, toleransi beragama, dan kerukunan antaragama bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan penting untuk menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pun tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diarahkan menjadi momentum untuk kembali melihat nilai persatuan, penghormatan, dan kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bersama.
Panitia serta peserta berharap acara seperti ini tetap dilaksanakan dan dapat ditindaklanjuti dalam rangka membingkai keberagaman, perdamaian, serta toleransi bersama di Indonesia.
Editor : Fikri Thoharudin