SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengembangkan pendekatan baru dalam upaya menekan angka kemiskinan dengan menempatkan pemuda dari keluarga kurang mampu sebagai sasaran utama pemberdayaan. Mereka tidak hanya diarahkan menjadi penerima bantuan, tetapi dipersiapkan memiliki keterampilan, pekerjaan, usaha, dan pendapatan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
Model tersebut diwujudkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda. Program ini diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026). Peluncuran berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
Taj Yasin menjelaskan, pilot project tersebut menjadi upaya untuk menguji efektivitas pemberdayaan pemuda sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.
Baca Juga: RSB Jepara Diresmikan, Taj Yasin Dorong Penguatan Layanan Kesehatan dan Zakat
Kelompok sasaran program adalah masyarakat berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari keluarga dalam desil 1 sampai 4. Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, jumlah pemuda Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok tersebut mencapai 3.493.309 orang.
Menurut Taj Yasin, pemuda memiliki posisi strategis dalam program pemberdayaan karena lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemampuan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan pemasaran dan mengembangkan usaha melalui platform digital.
Program percontohan ini dijalankan di delapan desa dan kelurahan. Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.
Berbeda dari pola bantuan yang diberikan secara langsung, program ini menggunakan tahapan asesmen sebelum intervensi dilakukan. Calon penerima terlebih dahulu dipetakan berdasarkan kebutuhan, pengalaman, kemampuan, serta potensi ekonomi yang dimiliki.
Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar pemberian pelatihan dan pendampingan. Setelah dinilai siap, kelompok penerima baru mendapatkan dukungan usaha sesuai kebutuhan mereka.
Taj Yasin menekankan, pola tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif. Dukungan yang diberikan diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan produktif sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima.
Ia juga meminta pemerintah daerah di lokasi pilot project melakukan pengawasan secara konsisten. Pendampingan tidak boleh berhenti ketika bantuan telah disalurkan, melainkan harus dilanjutkan untuk memastikan program benar-benar menghasilkan peningkatan pendapatan.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut positif penerapan model tersebut. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar pemberian bantuan. Masyarakat harus dibekali kemampuan agar mampu berdiri secara mandiri.
Astrid berharap pemuda yang terlibat nantinya tidak hanya berstatus sebagai penerima manfaat. Mereka diharapkan menjadi bagian dari pelaku pembangunan dengan memiliki keterampilan, pekerjaan maupun usaha, serta sumber penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ia juga berharap pilot project tersebut tidak berhenti sebatas seremoni peluncuran. Program tersebut diharapkan menjadi awal kolaborasi dan pendampingan jangka panjang yang nantinya dapat direplikasi di wilayah lain di Jawa Tengah.
Untuk menunjang pelaksanaan program, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan berbagai bentuk intervensi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Baca Juga: Jateng Boyong Enam Penghargaan Adinata Syariah 2026, Taj Yasin Percepat Kawasan Industri Halal
Di sektor ekonomi, dukungan diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp145 juta. Selain itu, tersedia bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebesar Rp480 juta untuk 24 kelompok serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp240 juta.
Dukungan juga datang dari Bank Jateng melalui bantuan Kube dan pelatihan dasar bagi pemuda dengan total nilai Rp600 juta.
Peningkatan keterampilan pemuda turut diperkuat melalui pelatihan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) sebesar Rp7,98 juta. Para pemuda penerima manfaat juga memperoleh Kartu Zilenial yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program pelatihan yang disediakan Pemprov Jateng.
Intervensi pemerintah tidak hanya menyentuh aspek ekonomi. Dari sisi perlindungan sosial, disiapkan Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta serta Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) sebesar Rp436,8 juta.
Dukungan pendidikan juga diberikan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dengan nilai Rp73 juta.
Sementara itu, kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat turut menjadi perhatian. Pemprov Jateng menyalurkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp260 juta, pembangunan jamban senilai Rp675,22 juta, serta bantuan instalasi sambungan listrik sebesar Rp49,5 juta.
Untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif, pemerintah juga memberikan bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta.
Melalui pilot project tersebut, Pemprov Jawa Tengah mencoba menggeser pendekatan pengentasan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan menuju pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian.
Pemuda ditempatkan sebagai aktor utama agar bantuan, pelatihan, dan pendampingan dapat berkembang menjadi kemampuan ekonomi yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
Editor : Mahendra Aditya