SEMARANG – Sejumlah persoalan mulai dari konflik agraria, lingkungan, pertanian, pertambangan hingga dugaan kriminalisasi warga disampaikan perwakilan Jateng Guyub saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan berlangsung di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, perwakilan Jateng Guyub menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah daerah dan meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Ahmad Luthfi mengatakan, Rumah Rakyat memang disiapkan sebagai ruang komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Warga, menurutnya, memiliki hak menyampaikan pendapat maupun kritik sepanjang dilakukan secara tertib.
"Saya senang sekali Bapak-bapak telah datang ke sini. Dari kemarin draft-nya sudah disiapkan oleh Pak Asisten. Masalah tebu sudah ada penyelesaian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi inilah wajah rumah gubernur adalah rumah rakyat," ujarnya.
Luthfi juga mengapresiasi aksi Jateng Guyub yang berlangsung kondusif. Ia menilai penyampaian aspirasi secara tertib penting untuk menjaga ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang disampaikan Jateng Guyub sebenarnya telah mulai diproses sejak pertemuan pertama dengan perwakilan kelompok tersebut pada Senin (20/7/2026).
Meski dirinya menjalankan agenda pemerintahan di sejumlah daerah, Luthfi mengatakan jajaran Pemprov Jateng tetap melakukan inventarisasi terhadap laporan yang masuk sekaligus menyiapkan tindak lanjutnya.
"Itulah mekanisme daripada pemerintahan. Bukan one man show, bukan Superman," tegasnya.
Salah satu persoalan yang ditindaklanjuti berkaitan dengan petani tebu di Kabupaten Blora. Pemprov Jateng, kata Luthfi, telah menyiapkan 56 truk untuk membantu pengangkutan tebu petani.
Fasilitas angkutan tersebut disiapkan sebagai respons atas persoalan yang sebelumnya disampaikan masyarakat dan tinggal memasuki tahap pelaksanaan.
Selain persoalan pertanian, Luthfi menyinggung praktik titip-menitip maupun pungutan di SMA negeri. Ia memperingatkan sekolah agar tidak melakukan praktik tersebut dan mengancam memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang terbukti melanggar.
"Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip (jasa penitipan). Kalau ada, saya copot kepseknya (kepala sekolahnya)," tegas Luthfi.
Persoalan lain yang mencuat dalam pertemuan adalah dugaan kriminalisasi terhadap warga di Kabupaten Blora.
Luthfi mengatakan Pemprov Jateng tidak memiliki kewenangan mengintervensi proses penegakan hukum. Namun, pemerintah provinsi dapat memberikan pendampingan maupun membantu koordinasi dengan lembaga terkait.
"Kalau pendampingan oke. Tetapi aspek penegakan hukum itu ada di kepolisian, ada di kejaksaan bukan di gubernuran," katanya.
Meski kewenangannya berbeda-beda, Luthfi memastikan laporan masyarakat tetap akan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada instansi yang berwenang.
"Saya sudah sampaikan, aduan yang masuk akan saya datangi," ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar mengatakan, pemerintah telah mencatat seluruh persoalan yang disampaikan Jateng Guyub.
Aspirasi tersebut mencakup persoalan pertambangan, pertanian, konflik agraria, dugaan kriminalisasi, infrastruktur hingga persoalan tebu.
"Kami telah menerima seluruh masukan masyarakat yang menurut kami sangat bagus," kata Iwan.
Menurutnya, persoalan yang berada dalam kewenangan Pemprov Jateng akan ditindaklanjuti. Sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Iwan mengatakan, dialog akan tetap menjadi salah satu jalur yang digunakan pemerintah untuk mencari penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Rumah Rakyat juga akan tetap menjadi ruang komunikasi antara warga dan pemerintah.
Sementara itu, Koordinator Aksi Jateng Guyub Joko Priyanto mengapresiasi kesediaan Ahmad Luthfi menemui langsung perwakilan masyarakat.
Menurut Joko, berbagai persoalan dari sejumlah daerah telah disampaikan kepada Pemprov Jateng. Pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengawal tindak lanjut dari aspirasi tersebut.
Pengawalan itu terutama menyangkut konflik agraria, pertambangan, pertanian hingga persoalan infrastruktur di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Perwakilan Jateng Guyub asal Batang, Itor, berharap komitmen yang disampaikan pemerintah tidak berhenti dalam forum audiensi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret.
"Kita tetap masih percaya dengan sistem yang di Jateng. Saya mohon setegas-tegasnya sistemnya itu benar-benar dijalankan," ujarnya. (*)
Editor : Admin