SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai sikap kritis mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebebasan menyampaikan pendapat tetap dilakukan secara santun, menjunjung etika, serta berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi pembicara kunci dalam pembukaan Training Raya Akbar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang di Balai Diklat Kementerian Agama RI, Kota Semarang, Selasa (30/6).
Menurut Luthfi, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, baik di lingkungan kampus maupun di ruang publik. Hak tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi yang harus dihormati.
"Mahasiswa di kampus bebas berekspresi. Mereka juga memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saya menghargai hal itu sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bangsa dan negara," ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Kritik dan aspirasi akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila disampaikan secara beradab, sesuai norma, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Selain mengapresiasi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik, Luthfi juga mendorong generasi muda untuk lebih aktif memberikan gagasan dan inovasi bagi pembangunan. Menurutnya, mahasiswa memiliki semangat, idealisme, dan kapasitas intelektual yang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.
"Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka memiliki energi yang besar dan energi itu harus diarahkan melalui ide-ide yang konstruktif," katanya.
Luthfi menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, tekanan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia menambahkan, konflik internasional seperti perang Rusia-Ukraina maupun ketegangan di kawasan Timur Tengah turut berdampak terhadap kondisi ekonomi dan fiskal. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam merancang pembangunan.
Karena itu, menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pendapatan asli daerah. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, agar berbagai persoalan dapat diatasi melalui solusi dan inovasi bersama.
"Kita harus merangkul semua pihak, termasuk mahasiswa. Bersama-sama kita wujudkan Jawa Tengah yang adem ayem," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Semarang M. Nabil Muallif mengatakan, Training Raya Akbar diselenggarakan untuk menyiapkan kader yang memiliki daya saing di tengah perubahan global yang semakin cepat.
Menurutnya, tantangan berupa gejolak geopolitik dan disrupsi teknologi harus direspons dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, HMI siap bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. (*)
Editor : Admin