KLATEN – Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi menyelesaikan kepesertaan bantuan sosial melalui mekanisme graduasi pada Selasa (30/6/2026). Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa program perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan.
Prosesi wisuda graduasi berlangsung di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, dan diikuti ribuan keluarga penerima manfaat yang dinilai telah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Dari total 54.555 KPM PKH Tahap I Tahun 2026 di Kabupaten Klaten, sebanyak 992 keluarga memilih melakukan graduasi mandiri. Mereka secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Sementara itu, 1.604 keluarga lainnya berhasil lulus dari program setelah mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga.
Salah seorang peserta graduasi mandiri, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengatakan keputusan keluar dari PKH diambil karena kondisi ekonomi keluarganya kini jauh lebih baik dibanding saat pertama kali menerima bantuan pada 2013.
Menurutnya, bantuan PKH selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak. Sebagian dana juga disisihkan sebagai modal usaha hingga akhirnya mampu mengembangkan usaha jamu keliling yang kini menjadi penopang utama ekonomi keluarga.
"Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa cukup. Saya berharap keluarga yang kondisinya sudah mampu juga bersedia graduasi agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," ujarnya.
Kisah serupa disampaikan Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah. Ia mengaku usahanya berkembang setelah memperoleh bantuan modal melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dari Kementerian Sosial.
Bantuan berupa peralatan usaha tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha bakso yang kini menjadi sumber penghasilan keluarganya.
"Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan peralatan untuk berjualan bakso. Semoga usaha kami terus berkembang dan kesejahteraan keluarga semakin meningkat," katanya.
Ahmad Luthfi memberikan apresiasi atas keberhasilan ribuan keluarga yang berhasil menyelesaikan kepesertaan PKH. Menurutnya, graduasi menjadi indikator bahwa para penerima manfaat telah mampu mandiri secara ekonomi sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Graduasi ini menjadi bukti bahwa mereka sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ini merupakan langkah awal menuju kehidupan yang lebih sejahtera," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa upaya menekan angka kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan agar proses pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif.
Menurut Ahmad Luthfi, sinergi lintas sektor tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah, dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen sepanjang 2025.
"Kolaborasi menjadi kunci agar masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat diberdayakan hingga akhirnya mampu graduasi dari bantuan sosial," ujarnya.
Sementara itu, Agus Jabo Priyono mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota yang terus memperkuat sinergi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, validitas dan keterbukaan data kemiskinan menjadi faktor penting agar berbagai program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
"Hari ini kita membuktikan bahwa melalui kolaborasi yang kuat, keluarga penerima manfaat dapat naik kelas menjadi keluarga yang lebih berdaya, produktif, dan mandiri," tandasnya.
Editor : Admin