KABUPATEN SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat keterlibatan desa dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional melalui pengelolaan rantai pasok pangan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan, kedua lembaga tersebut juga diproyeksikan mampu mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai ketentuan yang berlaku agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan Dukungan Asta Cita Presiden RI yang digelar DPP PAPDESI di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6). Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPP PAPDESI dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat sinergi BUMDes, KDMP, dan SPPG.
Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki posisi penting dalam membangun sistem distribusi pangan, mulai dari menghimpun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, menjaga kualitas produk, hingga menyalurkannya ke dapur-dapur SPPG. Ia menegaskan kerja sama yang telah dibangun harus dikawal hingga benar-benar berjalan di lapangan dan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata.
Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan BUMDes mampu meningkatkan perannya dari sekadar pemasok menjadi pengelola dapur SPPG. Dengan demikian, rantai pasok pangan dapat dikuasai desa sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Untuk mendukung efisiensi operasional, penggunaan energi ramah lingkungan seperti Compressed Natural Gas (CNG) juga didorong di dapur SPPG.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, lebih dari 9 juta warga menjadi penerima manfaat program tersebut yang akan dilayani oleh 4.382 dapur SPPG. Sementara itu, sekitar 8.500 Koperasi Desa Merah Putih dinilai menjadi kekuatan kelembagaan dalam menopang keberhasilan program di berbagai daerah.
Luthfi menambahkan, pemerintah provinsi terus menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan program. Selain memenuhi kebutuhan gizi, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan setiap dapur SPPG wajib mengutamakan pembelian bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, maupun unit usaha desa lainnya apabila ketersediaan di desa mencukupi. Kebijakan itu diharapkan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Ketua DPP PAPDESI Wargiyati mengatakan kolaborasi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG akan memperkuat perputaran ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pangan lokal.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. (*)
Editor : Admin