SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menghadapi ancaman kemarau panjang 2026 dengan menyiapkan 123 juta liter air bersih untuk wilayah rawan kekeringan. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi dini agar dampak krisis air dan ancaman terhadap sektor pangan dapat ditekan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten/kota telah menyiapkan total 123 juta liter air bersih yang akan didistribusikan ke 18 daerah terdampak.
Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan, kesiapan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas daerah yang dilakukan sejak awal tahun. Selain itu, pemetaan wilayah rawan kekeringan juga terus diperbarui secara komprehensif.
“Tahun 2026 ini, hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, sudah disiapkan 123 juta liter air dari 18 daerah yang diperkirakan terdampak. Semua sudah siap untuk didistribusikan,” ujar Bergas dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I-2026, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, meski saat ini beberapa wilayah masih diguyur hujan, Pulau Jawa diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juni hingga Desember 2026. Pola ini diprediksi serupa dengan kondisi tahun 2024.
Sebagai perbandingan, pada 2024 BPBD Jateng bersama daerah mampu menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.
Bergas menambahkan, kesiapan distribusi tidak hanya mencakup ketersediaan air, tetapi juga sarana pendukung seperti armada pengangkut. Namun, pihaknya masih mengkaji aspek pembiayaan distribusi seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
“Perhitungan biaya distribusi masih kami kaji karena ada kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ini menjadi salah satu pertimbangan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan menghadapi musim kemarau, termasuk pemetaan daerah rawan kekeringan.
Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), guna memperkuat upaya penanganan dampak kekeringan.
“Kita koordinasikan semua pihak, termasuk BUMD, agar dampak kekeringan bisa ditekan. Tidak hanya soal air bersih, tapi juga dampaknya terhadap swasembada pangan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menambahkan, distribusi air bersih dalam situasi darurat membutuhkan dukungan lintas sektor. Salah satunya melalui koordinasi dengan PT Pertamina.
“Distribusi ini untuk kebencanaan dan kedaruratan, sehingga perlu kolaborasi. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pertamina,” katanya. (*)
Editor : Admin