SEMARANG – Menjelang satu tahun masa kepemimpinannya di Jawa Tengah, gaya kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mulai menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD Jateng.
Ahmad Luthfi dinilai menampilkan karakter kepemimpinan yang berbeda dibandingkan kepala daerah lain, yakni lebih menekankan kerja-kerja substansial ketimbang pencitraan.
Fokus tersebut membuatnya tidak sering tampil di ruang publik semata demi meningkatkan popularitas.
Baca Juga: Pemprov Jateng Tegaskan Longsor Gunung Slamet Dipicu Hujan Ekstrem, Bukan Tambang
Penilaian positif terhadap gaya kepemimpinan Ahmad Luthfi datang dari berbagai fraksi di DPRD Jawa Tengah, mulai dari PKS, Golkar, hingga PDI Perjuangan yang sebelumnya berada di barisan koalisi lawan pada Pemilu 2024.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menyampaikan bahwa kinerja gubernur dan wakil gubernur tidak bisa diukur hanya dari seberapa sering turun langsung ke masyarakat.
Menurutnya, indikator utama kinerja adalah keberhasilan program dan dampak nyata yang dirasakan publik.
Ia mencontohkan penurunan angka kemiskinan, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif bagi guru agama, hingga pembangunan pondok pesantren.
“Model kepemimpinan Pak Gubernur bukan berbasis pencitraan. Beliau bersama Wakil Gubernur Taj Yasin menjalankan kerja-kerja yang substansial. Program-program itu mungkin tidak terlihat populer, tetapi manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Farida yang duduk di Komisi E, Senin (2/2/2026).
Terkait adanya komentar negatif warganet di media sosial, Farida menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.
Baca Juga: Swasembada Pangan 2026, Pemprov Jateng Terapkan Sanksi Pidana dan Insentif PBB Jaga Sawah
Ia menyebut pro dan kontra terhadap kinerja pemimpin pasti selalu ada, karena tidak mungkin semua pihak merasa puas.
“Kalau menanggapi netizen tidak akan ada habisnya. Mungkin Pak Luthfi memilih fokus pada substansi kerja. Yang terpenting, kewajiban pemerintah dijalankan sesuai rencana, dan OPD sudah merealisasikan program hingga 95 sampai 97 persen,” jelasnya.
Farida juga menambahkan bahwa saat ini gubernur dan wakil gubernur tengah disibukkan dengan penanganan bencana alam yang terjadi bertubi-tubi di Jawa Tengah sejak akhir 2025.
Sejumlah daerah seperti Banjarnegara, Cilacap, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, hingga Purbalingga dilanda bencana banjir dan longsor.
Apresiasi serupa disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti.
Legislator berlatar belakang dokter dari daerah pemilihan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes itu menilai pembagian peran antara Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur berjalan baik, khususnya saat penanganan bencana.
Keduanya dinilai memiliki komunikasi yang solid, sebagaimana terlihat saat menangani bencana di wilayah Muria hingga Purbalingga.
“Semoga kinerja yang sudah baik ini bisa terus dilanjutkan, termasuk dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ujar Messy.
Selain itu, Messy juga memberikan apresiasi terhadap program pembangunan sekolah rakyat yang dinilai mampu meringankan beban pendidikan masyarakat, karena kebutuhan seperti makan, seragam, hingga asrama ditanggung oleh pemerintah.
Ia juga menilai progres pembangunan yang dijalankan mulai menunjukkan hasil sesuai dengan perencanaan.
Dukungan juga datang dari Fraksi Partai Golkar. Anggotanya, Padmasari Mestikajati, mengapresiasi kinerja gubernur dan wakil gubernur di tengah kondisi Jawa Tengah yang dilanda banyak bencana alam serta adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada keterbatasan anggaran.
Meski demikian, ia menilai pemerintah provinsi mampu melakukan akselerasi sehingga program tetap berjalan.
Padmasari juga menyambut baik adanya program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk pembentukan rumah perlindungan perempuan di tingkat bawah sebagai langkah pencegahan dan penanganan kasus pelecehan serta kekerasan.
Baca Juga: Pemprov Jateng dan Lampung Sepakati 11 Kerja Sama Strategis, Nilainya Rp 832,3 Miliar per Tahun
Menanggapi kritik warganet terkait minimnya kehadiran gubernur di lapangan, Padmasari menegaskan bahwa kinerja kepala daerah tidak dapat dinilai semata dari kehadiran fisik.
“Kinerja itu diukur dari realisasi program sesuai perencanaan bersama DPRD. Wilayah Jawa Tengah sangat luas, sehingga secara personal tidak mungkin gubernur hadir terus-menerus di semua lokasi,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang melibatkan kalangan akademisi dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis riset, seperti yang dilakukan di wilayah Grobogan. (*)
Editor : Ali Mustofa