SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan swasembada garam nasional. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jateng siap memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen ini sekaligus menindaklanjuti amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa industri garam akan menjadi salah satu sektor unggulan di provinsi ini, dan Jateng siap mencapai kemandirian garam.
Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam acara “Kolaborasi Menuju Kebangkitan Industri Garam di Jawa Tengah untuk Kesejahteraan Rakyat” yang digelar di Auditorium Undip, Tembalang, Kota Semarang, pada Kamis, 4 Desember 2025.
Acara terselenggara melalui kerja sama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jateng, Universitas Diponegoro, DPD RI, serta PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota penghasil garam, petambak garam, koperasi, akademisi, BPOM, BUMD, organisasi keagamaan, serta TPPD Jawa Tengah.
Anggota DPD RI, Abdul Kholik, menilai bahwa potensi garam di Jateng selama ini belum tergarap optimal. Menurutnya, garam dapat dijadikan produk unggulan yang mampu memperkuat perekonomian daerah.
Ia menyoroti menurunnya jumlah petambak garam, dari 13.260 orang pada 2020 menjadi hanya 6.420 orang pada 2024. Karena itu, ia menekankan perlunya peningkatan skala produksi, modernisasi teknologi, hilirisasi industri, serta pemberdayaan petambak garam.
Ia juga mendukung penuh keterlibatan BUMD Jawa Tengah dalam pengembangan industri garam, baik di kawasan pantai utara maupun selatan, termasuk Grobogan yang memiliki karakteristik tersendiri.
Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, Lilik Harnadi, menyampaikan bahwa dari sisi regulasi, Jawa Tengah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan industri garam. Ia juga menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir, kualitas produksi petambak garam terus meningkat.
“Jawa Tengah berkontribusi sekitar 31,26 persen terhadap produksi garam nasional,” ujarnya.
Direktur Utama PT SPJT, Untung Juanto, menegaskan kesiapan BUMD tersebut untuk terjun lebih jauh dalam industri garam. Ia mencatat bahwa kebutuhan nasional mencapai 5 juta ton, namun produksi baru sekitar 30 persen dari kebutuhan.
Saat ini, SPJT telah memetakan pasar dengan kebutuhan 4.500 ton garam per bulan, sementara kapasitas produksi pabrik garam SPJT di Pati masih 2.000 ton per bulan.
“Pada 2026, SPJT akan membangun pabrik garam di Brebes. Kami juga telah memenuhi sejumlah persyaratan, seperti SNI, sertifikasi halal, hingga mampu memproduksi garam U100 seperti tepung,” terangnya.
SPJT juga berencana memperkuat kemitraan dengan koperasi dan petambak garam.
Dari pihak Undip, Prof Dr Zulfa Juniarto menyatakan kesiapan kampus tersebut menyediakan dukungan teknologi untuk meningkatkan produksi dan mutu garam. Undip akan mengembangkan teknologi mekatronika guna menyaring kotoran secara otomatis, sehingga proses produksi lebih efisien dan optimal.
“Undip juga siap memberi pendampingan bagi petambak dan membantu pengolahan air residu pabrik garam,” tambahnya.
Ketua SDGs Centre Undip, Prof Bulan Prabawani PhD, menekankan bahwa penguatan industri garam di Jateng akan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif serta stabil.
“Kolaborasi berbagai pihak akan membangun ekosistem industri garam yang sehat dan adaptif, terutama di tengah perubahan kebijakan serta dinamika ekonomi global,” jelasnya.
Perwakilan petambak garam dari Demak, Masruri, mengusulkan agar pemerintah mengambil peran dalam pengendalian harga, sehingga harga garam di tingkat petambak tetap stabil dan menguntungkan.
Editor : Zainal Abidin RK