SEMARANG – Meski terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan arah kebijakan dan program prioritas tahun 2026 tidak berubah. Seluruh program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi fokus.
“Adanya penurunan transfer ke daerah tidak mengubah prioritas pembangunan. Program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kamis, 20 November 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan usai penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng.
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pembangunan tahun depan tetap diarahkan pada penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, yang menjadi salah satu agenda strategis daerah.
Kesepakatan KUA–PPAS itu menjadi landasan penyusunan RAPBD 2026 yang menunjukkan kondisi fiskal tetap positif meski terdapat tekanan penurunan dana transfer. Berbagai indikator ekonomi Jateng juga tercatat mengalami perbaikan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, meningkat dari 4,93% tahun sebelumnya.
Dengan capaian tersebut, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5–6 persen, sementara inflasi diperkirakan tetap terkendali pada level 2,86%.
Indikator kesejahteraan turut membaik. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,48%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,78% menjadi 4,66%. Pemerintah menilai tren positif ini menjadi pijakan penting untuk pembangunan tahun berikutnya.
Dari sisi pendapatan, APBD 2026 menargetkan kenaikan 3,04% menjadi Rp 23,74 triliun. Sementara itu, belanja daerah dirancang lebih efisien dengan penurunan sekitar 2,79%. Pembiayaan daerah mencapai Rp 414,5 miliar, terdiri atas penerimaan Rp 484,5 miliar dan pengeluaran Rp 70 miliar. Untuk memperkuat PAD, Pemprov mendorong digitalisasi pajak, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan layanan Samsat.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menjelaskan bahwa turunnya dana transfer pusat berpengaruh pada keseluruhan kapasitas anggaran daerah.
“Prioritas anggaran masih mengikuti visi Gubernur dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Namun, anggaran mengalami penurunan sekitar Rp 1,52 triliun akibat berkurangnya dana transfer,” ujarnya.
Ia menyebut total anggaran yang semula Rp 24,48 triliun kini berada pada kisaran Rp 23,16 triliun. Beberapa sektor, termasuk pertanian, disebut perlu dibahas lebih lanjut karena terdampak langsung oleh penyesuaian anggaran.
“Konsekuensinya, sejumlah program belum bisa berjalan optimal. Meski begitu, kemungkinan ada dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk memperkuat pelaksanaannya,” tambah Sumanto.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.
Editor : Zainal Abidin RK