Sat Set Manuver Politik Jokowi

Abdul Rokhim • Dipublikasikan Rabu, 1 November 2023 | 17:52 WIB

Malis Furaida, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang.
Malis Furaida, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang.


SEMARANG
- Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo yang terkenal dengan image low profile-nya dan pro rakyat sat set membuat manuver politik yang mengarah pada pendidikan politik bagi rakyat, dan sekaligus menggunakan hak privilege-nya sebagai kepala negara.

Hal ini bermula saat putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia setelah selang dua hari resmi menjadi anggota PSI dan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PSI.

Penetapan Kaesang sebagai Ketum PSI sedikit banyak ada kaitannya dengan privilege sebagai anak Presiden Joko Widodo, karena Kaesang sendiri baru saja terjun di dunia politik yang tentu saja perlu belajar banyak di dunia politik namun sudah didapuk untuk menjadi ketua umum PSI.

Pembicaraan mengenai manuver Jokowi yang dinilai sat set adalah gerak cepat Ketua Mahkamah Agung, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo mengeluarkan putusan mengenai syarat usia capres-cawapres yang semula minimal 40 tahun, dirubah menjadi boleh berusia dibawah 40 tahun dengan syarat mempunyai pengalaman menjadi kepala daerah.

Keputusan ini disahkan menjelang pendaftaran putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini usianya belum genap 40 tahun sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Putusan MK ini banyak menuai pro, kontra dan kritik dari berbagai pihak.

Publik mempertanyakan sebenarnya permainan politik apa yang sedang dilakukan di Indonesia saat ini.

Gibran yang berasal dari partai PDI-P tiba-tiba menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto yang berasal dari Partai Gerindra.

Seharusnya, sebagai kader PDI-P Gibran mendukung pasangan yang diusung dari parpol PDI-P yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ternyata sat set Jokowi ditangkap sat set juga oleh Gibran, meskipun menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watabun, status Gibran sebagai kader PDIP telah berakhir secara de facto ketika Ia mencalonkan diri sebagai Cawapres.

Gibran menjadi Cawapres secara mengejutkan, apalagi adanya dukungan yang terang-terangan dari Jokowi dan Ibu Iriana kepada calon presiden Prabowo Subianto dan direstuinya Gibran menjadi calon wakil presidennya dinilai lebih mengejutkan lagi.

Secara pribadi, Jokowi punya hak untuk mendukung siapa saja yang menjadi capres dan cawapres, termasuk mendukung satu pasangan kandidat atau dua kandidat politik dua kaki karena mendukung dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh partai Jokowi yaitu PDI-P serta mendukung calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putranya sendiri.

Memang benar, saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh generasi millennial dan Gen Z yang membutuhkan sosok pemimpin muda yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan dianggap lebih dinamis serta open minded.

Namun, pengajuan Gibran sebagai cawapres masih dianggap terlalu terburu-buru, dan sangat elitis.

Meskipun Gibran sudah menjabat sebagai Wali Kota Solo selama kurang lebih 2 tahun.

Publik menilai bahwa akan lebih baik Gibran menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Solo sembari belajar dan menambah pengalamannya mengenai dunia perpolitikan dan pemerintahan sebelum mencalonkan diri menjadi wakil presiden.

Walaupun Solo di tangan Gibran menjadi lebih maju dan sangat terlihat progress perubahannya, namun publik menilai Gibran tetap masih perlu banyak belajar.

Manuver politik sat set yang berbuntut tuduhan adanya pembangunan politik dinasti juga kian santer dilontarkan kepada Jokowi, meskipun Jokowi sudah menyanggah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa Pilpres ditentukan oleh rakyat, dan bukan ditentukan oleh segelintir elite saja.

Namun, menurut pakar politik Universitas Airlangga, Irfa’i Afham S.IP M.Si., terdapat strategi politik tersendiri dibalik sikap Jokowi dan pemasangan Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan tentang resistensi terhadap intervensi dari kepala negara atau bahkan kepentingan keluarga.

Keputusan ini juga memperkuat tuduhan tentang politik dinasti dan oligarki dalam politik Indonesia.

Pemilu 2024 yang semakin mendekat, akan ada banyak berita dan isu-isu mengenai para capres dan cawapres yang belum tentu terbukti kebenarannya.

Untuk itu, sebagai warga Indonesia yang cerdas dan berintegrasi, kita harus mampu berpikir kritis, memilih berita yang teruji kebenarannya, dan tidak boleh termakan kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan calon tertentu serta harus menghindari kampanye yang melibatkan isu-isu berbau SARA.

Kita harus menjadi warga Indonesia yang aktif terlibat dalam isu-isu politik dengan cara-cara yang sehat supaya dapat mewujudkan negara demokrasi yang sehat pula sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi kita semua.

*Artikel ini ditulis Malis Furaida, Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro Semarang.

Editor : Abdul Rokhim
Capres sat set Cawapres gibran manuver politik jokowi pemilu 2024