RADAR KUDUS - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf secara tegas menyatakan bahwa Jalur Pelayaran Selat Hormuz akan tetap berada dalam status tertutup total.
Blokade di salah satu koridor energi paling vital di dunia tersebut tidak akan dicabut sampai Amerika Serikat (AS) secara penuh memenuhi komitmen kesepakatan Juni 2026 serta menuntaskan tujuh persyaratan resmi yang diajukan oleh pemerintah Teheran.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Qalibaf saat memimpin sidang parlemen pada Minggu (20/9/2026), sebagaimana disiarkan langsung oleh saluran televisi pemerintah IRIB.
Qalibaf mengungkapkan bahwa berkas berisi tuntutan resmi dari Republik Islam Iran telah ditransmisikan kepada pihak Washington melalui saluran diplomatik perantara.
Sehari sebelumnya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaee turut menegaskan bahwa pemenuhan tujuh poin syarat Teheran menjadi prasyarat mutlak sekaligus pintu masuk utama untuk membuka kembali ruang perundingan bilateral.
Kendati demikian, otoritas Iran hingga kini masih merahasiakan detail perincian dari ketujuh poin tuntutan tersebut dari publik internasional.
Krisis penutupan Selat Hormuz ini bermula dari eskalasi militer skala besar ketika gabungan kekuatan AS dan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Pihak Teheran kemudian melancarkan balasan masif berupa tembakan rudal yang menghujam wilayah Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS di seluruh kawasan Timur Tengah.
Meski sempat dicapai kesepakatan pada Juni 2026 yang mengatur penghentian operasi militer dan rencana pembukaan kembali akses selat, implementasinya kandas di tengah jalan.
Kedua belah pihak menemui jalan buntu akibat perselisihan sengit mengenai mekanisme pengawasan pelayaran serta protokol keamanan di perairan strategis tersebut.
Dampak penutupan Selat Hormuz terhadap pasokan energi nasional pun mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mengambil langkah taktis untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Menteri Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 20 hingga 25 persen porsi impor minyak mentah (crude oil) yang sebelumnya mengandalkan pasokan Timur Tengah kini telah dialihkan ke sumber pengganti dari Amerika Serikat, Angola, sejumlah negara kawasan Afrika, serta negara-negara Amerika Latin.
Sementara untuk kebutuhan produk BBM jadi, pemerintah menjamin keamanan pasokan melalui diversifikasi dari luar kawasan Timur Tengah, yakni mengandalkan pasokan dari Singapura dan Malaysia memanfaatkan kontrak kerja sama jangka panjang. (*)