JAKARTA – Meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Selat Hormuz kembali memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak global itu dinilai memiliki peran sangat strategis sehingga setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut langsung memengaruhi sentimen pasar internasional, bahkan sebelum terjadi gangguan nyata terhadap distribusi minyak.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menilai ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran tidak bisa dipandang sebagai persoalan regional semata. Menurutnya, pasar global segera merespons setiap peningkatan risiko keamanan di Selat Hormuz dengan menaikkan premi risiko (risk premium), biaya asuransi kapal, tarif pengangkutan energi, hingga harga minyak mentah dunia.
"Pasar tidak hanya memperhitungkan pasokan minyak, tetapi juga ketidakpastian yang muncul akibat meningkatnya risiko geopolitik," ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Selat Hormuz, Jalur Vital Pasokan Energi Dunia
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Berdasarkan data dari U.S. Energy Information Administration (EIA) dan berbagai lembaga energi internasional, sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia atau sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati selat yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut.
Negara-negara produsen minyak utama seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar sangat bergantung pada jalur ini untuk mengekspor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) ke pasar global.
Karena itu, setiap ancaman terhadap kelancaran pelayaran di kawasan tersebut hampir selalu memicu lonjakan harga energi di pasar internasional.
Harga Minyak Berpotensi Menembus US$110 per Barel
Amin mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak saat ini belum mencerminkan risiko terburuk.
Menurutnya, apabila konflik berkembang hingga mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, harga minyak mentah dunia berpotensi melonjak ke kisaran US$100 hingga US$110 per barel.
Dalam situasi seperti itu, dunia tidak lagi menghadapi fluktuasi harga komoditas biasa, melainkan guncangan keamanan energi (energy security shock) yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.
Lonjakan harga energi juga berpotensi meningkatkan biaya logistik internasional, memperbesar inflasi di banyak negara, serta memperlambat pemulihan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.
Indonesia Masih Rentan terhadap Gejolak Harga Minyak
Bagi Indonesia, dampak konflik di Selat Hormuz dinilai jauh lebih luas dibanding sekadar potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Meski memiliki cadangan minyak dan gas, Indonesia hingga kini masih menjadi net importer untuk minyak mentah maupun BBM akibat produksi domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan konsumsi BBM nasional masih melampaui kapasitas produksi minyak dalam negeri, sehingga sebagian kebutuhan energi harus dipenuhi melalui impor.
Kondisi tersebut membuat Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia.
"Indonesia pada akhirnya menjadi penerima harga (price taker), bukan penentu harga (price maker)," ujar Amin.
APBN Berpotensi Menghadapi Tekanan Berat
Kenaikan harga minyak dunia secara langsung akan meningkatkan nilai impor migas Indonesia.
Akibatnya, defisit neraca perdagangan sektor migas dapat melebar, tekanan terhadap nilai tukar rupiah meningkat, dan beban subsidi maupun kompensasi energi berpotensi membengkak apabila pemerintah mempertahankan harga BBM domestik.
Apabila harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas.
Anggaran negara yang semestinya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, maupun program perlindungan sosial berpotensi terserap untuk membiayai subsidi energi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam menjaga kesinambungan fiskal nasional.
Ancaman Inflasi Tidak Hanya Berasal dari BBM
Menurut Amin, kenaikan harga energi akan memicu cost-push inflation, yaitu inflasi yang berasal dari meningkatnya biaya produksi.
Energi merupakan komponen utama dalam hampir seluruh aktivitas ekonomi.
Ketika harga energi naik, biaya transportasi meningkat, ongkos distribusi barang bertambah, biaya produksi industri melonjak, hingga harga pangan ikut terdorong naik.
Inflasi jenis ini relatif sulit dikendalikan hanya melalui kebijakan suku bunga karena sumber persoalannya berasal dari gangguan pasokan, bukan peningkatan permintaan masyarakat.
Dalam kondisi seperti itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dunia Usaha Berpotensi Tertekan
Harga energi yang tinggi juga diperkirakan mempersempit margin keuntungan dunia usaha.
Biaya operasional yang meningkat dapat menurunkan daya saing industri nasional, menghambat investasi baru, bahkan mendorong perusahaan melakukan efisiensi.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat mengalami perlambatan.
Dengan demikian, konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tetap dapat memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi domestik.
Harga BBM Tidak Otomatis Naik
Meski demikian, Amin mengimbau masyarakat tidak langsung berasumsi bahwa kenaikan harga minyak dunia akan otomatis diikuti kenaikan harga BBM di dalam negeri.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga, antara lain melalui mekanisme subsidi energi, kompensasi, pengelolaan fiskal, serta kebijakan stabilisasi lainnya.
Namun ia mengingatkan bahwa kemampuan fiskal negara memiliki batas.
Semakin lama harga minyak bertahan tinggi, semakin besar pula tekanan terhadap APBN.
Karena itu, tantangan utama bukan sekadar apakah harga BBM akan naik, melainkan seberapa kuat kemampuan pemerintah mempertahankan kebijakan tersebut tanpa mengganggu kesehatan fiskal negara.
DPR Dorong Reformasi Ketahanan Energi Nasional
Menghadapi potensi ketidakpastian global, Amin meminta pemerintah segera mempercepat reformasi sektor energi nasional.
Beberapa langkah strategis yang dinilai perlu diprioritaskan antara lain:
-
memperkuat cadangan strategis BBM nasional sebagai antisipasi gangguan pasokan global;
-
mendiversifikasi negara pemasok minyak agar tidak bergantung pada kawasan yang rawan konflik;
-
meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri melalui optimalisasi lapangan migas yang masih produktif;
-
mempercepat pengembangan energi alternatif seperti biodiesel, bioavtur, gas bumi, serta energi baru dan terbarukan;
-
menjaga koordinasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku industri untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, serta kepercayaan pasar.
Ketahanan Energi Menjadi Bagian dari Keamanan Nasional
Amin menegaskan bahwa peristiwa di Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa ketahanan energi kini tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional.
Negara yang bergantung pada impor energi akan selalu rentan terhadap dinamika politik dan keamanan di negara lain.
Oleh karena itu, solusi jangka panjang tidak cukup hanya berfokus pada pengendalian harga BBM, melainkan harus diarahkan pada pembangunan kemandirian energi melalui peningkatan produksi domestik, hilirisasi sektor energi, pengembangan bioenergi dan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi konsumsi energi.
Menurutnya, memperkuat kedaulatan energi merupakan langkah strategis agar Indonesia lebih tahan menghadapi gejolak geopolitik global dan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Editor : Mahendra Aditya