RADAR KUDUS – Meskipun berbagai negara donor di seluruh dunia telah mengumumkan komitmen bantuan kemanusiaan bernilai miliaran dolar, lembaga pendanaan resmi untuk rekonstruksi Gaza, "Board of Peace", dilaporkan belum menerima dana masuk sama sekali.
Badan khusus yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini masih mencatatkan saldo nihil di rekening resminya.
Menurut laporan yang dihimpun dari sumber internal Agence France-Presse (AFP), mandeknya aliran dana ke lembaga yang dikelola di bawah pengawasan Bank Dunia (World Bank) serta didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini terjadi karena proses rekonstruksi fisik secara menyeluruh di Jalur Gaza memang belum dapat dimulai akibat situasi lapangan yang tidak kondusif.
Baca Juga: Sentuh Level Psikologis Baru: Rupiah Melemah Tajam terhadap Ringgit Malaysia hingga Tembus Rp4.506
Operasi Militer Masih Berlanjut dan Blokade Wilayah
"Board of Peace" awalnya dibentuk oleh pemerintahan Trump dengan misi ambisius untuk memimpin pembangunan kembali infrastruktur Gaza yang hancur pasca-kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober lalu.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perdamaian fungsional belum benar-benar tercipta.
Hingga saat ini, operasi militer berskala lokal oleh pasukan Israel dilaporkan masih terus berlangsung di beberapa titik dan terus menimbulkan korban jiwa dari warga sipil.
Kondisi geopolitik kian rumit lantaran militer Israel masih menguasai secara ketat sekitar 60 persen wilayah administratif Jalur Gaza, termasuk kendali penuh atas seluruh akses pintu keluar dan masuk logistik ke wilayah konflik tersebut.
Kendala akses inilah yang membuat alat berat dan material pembangunan belum bisa dimobilisasi.
Isu Transparansi: Aliran Dana Dialihkan ke JPMorgan
Selain kendala militer di lapangan, tata kelola keuangan proyek ini mulai didera isu miring terkait transparansi keuangan.
Laporan investigasi dari harian Financial Times mengungkapkan adanya anomali distribusi modal, di mana sebagian donasi internasional dari negara donor justru mendarat di akun perbankan komersial swasta via JPMorgan, alih-alih disetorkan ke rekening resmi konsorsium yang diawasi langsung oleh Bank Dunia.
Pengalihan jalur dana ini memicu perdebatan sengit di tingkat global mengenai mekanisme pertanggungjawaban fiskal dan pengawasan akuntabilitas publik terhadap dana bantuan kemanusiaan.
Ketidakjelasan regulasi keuangan ini pula yang disinyalir membuat sejumlah kekuatan ekonomi Eropa, seperti Prancis dan Inggris, mengambil sikap tegas untuk tidak ikut bergabung dalam inisiatif "Board of Peace" tersebut.
Mereka memilih menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui jalur diplomatik independen atau badan pengungsi PBB yang dinilai memiliki sistem audit yang lebih mapan.
Komitmen Ratusan Triliun Rupiah Versus Estimasi PBB
Padahal, komitmen awal yang diumumkan oleh para pemimpin dunia untuk proyek ini tergolong sangat fantastis.
Presiden Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa Amerika Serikat siap menyuntikkan dana stimulus sebesar US$10 miliar.
Komitmen ini kemudian diikuti oleh negara-negara kaya minyak di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang masing-masing menjanjikan bantuan minimal US$1 miliar.
Namun, total komitmen tersebut nyatanya masih jauh dari kata cukup jika dibandingkan dengan skala kerusakan yang ada.
Estimasi gabungan dari PBB dan Uni Eropa memproyeksikan bahwa Jalur Gaza membutuhkan biaya pemulihan pascaperang yang sangat masif, yakni lebih dari US$71 miliar (sekitar Rp1.100 triliun) yang harus dikucurkan secara konstan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Relevansi Terhadap Agenda SDGs Global
Tersendatnya realisasi operasional "Board of Peace" ini menjadi potret nyata dari hambatan penegakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Poin 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice and Strong Institutions).
Fenomena ini menggarisbawahi bahwa rekonstruksi fisik sebuah wilayah pascakonflik tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya tiga pilar utama: transparansi tata kelola bantuan internasional, penghentian kekerasan secara absolut, serta komitmen kelembagaan global yang adil untuk menciptakan pemulihan kemanusiaan yang bermartabat dan berkelanjutan. (*)