RADAR KUDUS – Neraca keuangan Bank Sentral Pakistan (State Bank of Pakistan) mencatat dua transaksi yang sangat kontradiktif sepanjang April 2026.
Di satu sisi, Uni Emirat Arab (UEA) secara mengejutkan menuntut pengembalian penuh deposito bilateral senilai 3,45 miliar dolar AS, mengakhiri tradisi rollover (perpanjangan otomatis) yang telah berlangsung selama tujuh tahun.
Di sisi lain, Arab Saudi justru menyuntikkan dana segar sebesar 3 miliar dolar AS dan memperpanjang deposito lama mereka hingga tahun 2028.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.200: Harga Smartphone dan Laptop Bersiap Naik Mulai Pekan Ini
Fenomena ini menjadi unik karena terjadi di bawah kepemimpinan menteri keuangan, perdana menteri, dan panglima militer yang sama. Satu neraca, namun dua suara yang saling bertolak belakang dari dua kekuatan besar Teluk.
Laporan dari Financial Times mengungkapkan posisi UEA dengan keterbukaan yang jarang terjadi. UEA, yang terkena dampak serangan lebih dari 2.800 rudal dan drone Iran selama perang, mulai mempertanyakan posisi Pakistan.
Ketika Perdana Menteri Sharif mengunggah status mengenai gencatan senjata, publik Emirat secara terbuka bertanya: "Di pihak mana Pakistan berdiri?"
UEA kemudian mengubah kebijakan rollover tahunan menjadi perpanjangan bulanan pada awal 2026, sebelum akhirnya menarik seluruh deposito tersebut tepat pada pekan di mana Pakistan mengirimkan kerangka kerja mediasi Selat Hormuz yang disusun oleh Iran ke meja pemerintahan Trump. Bagi Abu Dhabi, mediasi Pakistan dianggap terlalu condong ke arah Teheran.
Hanya dalam waktu tujuh hari setelah penarikan dana oleh UEA, Arab Saudi segera menutup celah tersebut. Landasan politik dari tindakan ini adalah Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis Saudi-Pakistan yang ditandatangani pada September 2025.
Field Marshal Asim Munir menjadi perekat operasional dalam aliansi ini, sementara proyek CPEC (Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan) memberikan jaminan finansial jangka panjang bagi posisi Tiongkok di bawah kedua negara Teluk tersebut.
Pakistan pun berhasil menyerap biaya finansial dari penataan ulang kawasan secara real-time sembari menjalankan peran sebagai perantara di kedua belah pihak yang bertikai.
Fakta struktural yang belum terungkap sepenuhnya minggu ini adalah perubahan fungsi deposito kedaulatan.
Selama tiga dekade, simpanan antar-negara Teluk ke pasar negara berkembang (emerging markets) berfungsi sebagai dukungan neraca pembayaran yang bersifat netral secara ideologis.
Namun, peristiwa April 2026 mengubah instrumen finansial ini menjadi instrumen politik biner:
UEA menarik depositonya karena Pakistan memilih netralitas alih-alih keberpihakan penuh.
Arab Saudi mengganti deposito tersebut karena mereka mendukung posisi netralitas Pakistan sebagai mediator.
Dua kedaulatan Teluk memberikan suara yang berlawanan pada kebijakan luar negeri negara ketiga melalui instrumen keuangan yang sama.
Deposito kini bukan lagi sekadar bantuan likuiditas; mereka telah berubah menjadi sebuah referendum.
Jika preseden ini terus berlanjut, setiap deposito Teluk di neraca keuangan negara berkembang kini harus dibaca sebagai instrumen politik kontinjensi.
Negara-negara seperti Mesir, Sri Lanka, Yordania, Sudan, Maladewa, Bahrain, dan Lebanon kini berada dalam posisi rentan.
Baca Juga: Jaga Kualitas Gizi, 1.700 Satuan Pelayanan MBG Disuspensi Akibat Manipulasi Porsi Lauk
Cadangan devisa mereka sewaktu-waktu dapat ditarik jika kebijakan luar negeri mereka tidak selaras dengan donor.
Pakistan telah "dibayar" dua kali pada bulan April ini: sekali untuk apa yang telah mereka lakukan sebagai mediator, dan sekali lagi untuk ketegasan mereka menolak tekanan untuk memihak.
Dunia kini menyaksikan lahirnya pola baru di mana diplomasi tidak lagi dilakukan hanya lewat meja perundingan, melainkan lewat penarikan dan penyuntikan dana di neraca bank sentral. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna