RADAR KUDUS - Pemerintah Pakistan kembali mengejutkan rakyatnya dengan keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga mencapai sekitar 50 persen, setelah harga energi global melonjak akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Pemerintah mengumumkan bahwa harga solar naik sekitar 54,9 persen menjadi 520,35 rupee per liter, sementara bensin meningkat sekitar 42,7 persen menjadi 458,40 rupee per liter, yang setara dengan sekitar 1,6–1,8 dolar AS per liter.
Kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan, sehingga masyarakat semakin merasakan beban biaya hidup yang berat di tengah inflasi dan krisis energi yang berkelanjutan.
Kenaikan harga BBM di Pakistan tidak terlepas dari ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, yang telah menyebabkan harga minyak dunia melambung lebih dari 110 dolar per barel dalam beberapa pekan terakhir.
Menteri Energi dan Perminyakan Pakistan, Ali Pervaiz Malik, menyatakan bahwa kenaikan harga tidak bisa dihindari karena pergerakan harga di pasar internasional tidak dapat dikendalikan, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan tarif domestik demi mengurangi tekanan pada anggaran negara.
Baca Juga: Kunjungan Prabowo ke Jepang–Korsel Hasilkan Komitmen Investasi Rp 575 Triliun
Kebijakan ini juga dianggap sebagai bagian dari upaya besar-besaran untuk efisiensi anggaran, saat Pakistan berusaha untuk menstabilkan ekonominya dan mengurangi defisit neraca pembayaran.
Dampak dari kenaikan harga BBM hingga sekitar 50 persen dirasakan secara luas di berbagai sektor ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan tindakan darurat seperti mengurangi alokasi BBM untuk kendaraan dinas hingga 50 persen, menutup sekolah selama beberapa minggu, serta mewajibkan sekitar separuh pegawai negeri untuk bekerja dari rumah (WFH) demi menghemat konsumsi energi.
Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan betapa seriusnya krisis energi yang dihadapi oleh Pakistan, dan juga menunjukkan bahwa lonjakan harga BBM bukan hanya berhubungan dengan subsidi, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial dan politik.
Editor : Anita Fitriani