RADAR KUDUS - Pakistan mengambil tindakan mendesak dengan menerapkan kebijakan 50 persen kerja dari rumah (WFH) bagi pegawai pemerintah dan memperpanjang waktu libur sekolah selama dua minggu, sebagai reaksi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mencapai 20 persen akibat konflik di Timur Tengah.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan kebijakan ini pada 9 Maret 2026, setelah harga bensin meloncat 55 rupee Pakistan per liter menjadi 335,86 rupee, yang merupakan lonjakan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM di tengah ancaman krisis energi global yang diakibatkan oleh perang antara Iran, AS, dan Israel.
Kebijakan WFH 50 persen diberlakukan di semua kantor pemerintah, kecuali bank, dengan pemotongan tunjangan bahan bakar mencapai 50 persen untuk kendaraan dinas selama dua bulan ke depan, serta pengurangan penggunaan mobil resmi hingga 60 persen, kecuali untuk ambulans.
Sistem kerja juga dipersingkat menjadi empat hari dalam seminggu untuk departemen yang non esensial, bersama dengan penghematan anggaran sebesar 20 persen.
Sementara itu, sekolah dan universitas akan diliburkan selama dua minggu dengan peralihan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengurangi perjalanan siswa dan dosen, mengingat antrean panjang di SPBU telah mengganggu transportasi umum di berbagai kota di Pakistan.
Kenaikan harga BBM ini dipicu oleh penutupan Selat Hormuz akibat serangan balasan Iran terhadap negara-negara penghasil minyak di Teluk, yang menyebabkan harga minyak dunia melejit di atas 100 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Pakistan bergantung pada impor energi melalui jalur tersebut, mengalami kekurangan pasokan dan inflasi energi yang memaksa pemerintah mengadakan rapat darurat pada Senin malam untuk mencegah situasi semakin parah.
Kebijakan serupa mulai dibahas sejak awal Maret, termasuk revisi harga BBM mingguan dan kompensasi bagi perusahaan minyak terkait biaya impor yang meningkat.
Dampaknya dirasakan secara luas, dengan pedagang kecil mengeluhkan bahwa libur sekolah mengganggu pasar lokal, meski beberapa masyarakat menyambut upaya proaktif pemerintah dengan baik.
Keputusan Sharif dianggap sebagai langkah sulit, mengingat mayoritas penduduk Pakistan hidup dalam kondisi miskin, di mana kenaikan BBM dapat memicu inflasi yang lebih tinggi seperti yang diperingatkan oleh bank central.
Krisis ini juga mempengaruhi negara tetangga seperti Bangladesh yang menerapkan penjatahan BBM, yang menyebabkan kerusuhan.
Pemerintah Pakistan berharap bahwa kebijakan penghematan ini dapat menjaga stabilitas ekonomi sambil menunggu normalisasi pasokan global, meskipun ada risiko harga BBM akan meningkat lagi jika konflik di Timur Tengah berkelanjutan. (*)
Editor : Mahendra Aditya