WASHINGTON – Setelah lebih dari enam minggu lumpuh, pemerintahan Amerika Serikat akhirnya kembali beroperasi penuh.
Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani rancangan undang-undang pendanaan pemerintah pada Rabu (12/11/2025) malam waktu setempat.
Langkah itu mengakhiri “shutdown” terpanjang sepanjang sejarah Negeri Paman Sam — berlangsung selama 43 hari — yang sempat mengguncang sendi ekonomi dan birokrasi pemerintahan federal.
Kebuntuan politik yang menjadi pemicu utama penutupan pemerintahan ini menimbulkan dampak besar bagi jutaan warga Amerika, terutama pegawai negeri federal yang selama berhari-hari tidak menerima gaji.
Ratusan ribu di antara mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau bergantung pada bantuan sosial dan bank makanan untuk bertahan hidup.
Pemerintah Lumpuh, Rakyat Jadi Korban
Selama penutupan berlangsung, pelayanan publik di berbagai sektor terhenti. Banyak kantor pemerintah ditutup, proyek infrastruktur dihentikan, dan sektor transportasi mengalami kekacauan besar.
Bandara-bandara utama di Washington, New York, dan Los Angeles dilaporkan mengalami keterlambatan panjang akibat berkurangnya staf pengawas penerbangan.
Bahkan, antrean panjang di bank makanan menjadi pemandangan umum di berbagai negara bagian.
“Shutdown ini adalah salah satu momen paling menekan bagi masyarakat Amerika,” tulis Associated Press (AP) dalam laporannya.
Pegawai federal yang tidak menerima gaji selama berpekan-pekan menggambarkan situasi tersebut sebagai “bencana ekonomi pribadi”.
Selain itu, ekonomi lokal di sekitar kantor-kantor federal juga terpukul keras. Restoran, jasa transportasi, dan bisnis kecil yang menggantungkan pendapatannya pada para pekerja pemerintah turut merasakan dampaknya.
Trump dan Kebuntuan Politik di Washington
Krisis ini berawal dari ketegangan antara Partai Republik dan Partai Demokrat yang gagal mencapai kesepakatan soal anggaran.
Trump bersikeras mempertahankan sejumlah kebijakan fiskal dan proyek pemerintah yang kontroversial, sementara Demokrat menolak karena tidak sepakat dengan penghapusan sejumlah kredit pajak untuk pembiayaan asuransi kesehatan rakyat berpenghasilan rendah.
Dalam langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Trump bahkan sempat membatalkan beberapa proyek pemerintah untuk menekan oposisi. Ia juga mengancam memecat sejumlah pegawai federal demi menunjukkan ketegasannya.
Namun, strategi tersebut justru memperburuk situasi. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk dari dalam Partai Republik sendiri, yang menilai pendekatan Trump terlalu ekstrem dan merugikan rakyat.
Ketua Komite Alokasi DPR dari Partai Republik, Tom Cole, bahkan menegaskan, “Penutupan pemerintah tidak pernah menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan perbedaan politik. Yang ada hanya penderitaan bagi rakyat dan kekacauan ekonomi.”
RUU Pendanaan Akhirnya Disahkan
Setelah perdebatan sengit selama berhari-hari, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah dengan hasil voting 222 suara mendukung dan 209 menolak — sebagian besar sesuai garis partai.
Senat lebih dulu menyetujui rancangan tersebut pada Senin (10/11/2025), sebelum akhirnya disahkan oleh Trump dua hari kemudian.
Dengan ditandatanganinya RUU tersebut, pemerintahan federal kembali beroperasi normal. Kantor-kantor publik dibuka kembali, dan pegawai federal mulai menerima pembayaran gaji yang tertunda.
Namun, trauma akibat penutupan panjang itu masih terasa bagi banyak pihak. Para ekonom menilai bahwa dampak “shutdown” ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir 2025.
Trump Salahkan Demokrat, Publik Salahkan Trump
Dalam pernyataannya, Presiden Trump menuding Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan politik yang memicu shutdown. Ia menyebut oposisi terlalu keras kepala dan enggan berkompromi terkait kebijakan anggaran.
“Partai Demokrat menolak bekerja sama untuk rakyat. Mereka lebih memilih menghentikan pemerintahan daripada mencari solusi,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Namun, survei opini publik justru menunjukkan hasil sebaliknya. Mayoritas warga Amerika menilai tanggung jawab terbesar ada di pundak Presiden Trump dan Partai Republik yang menguasai Kongres.
Bagi sebagian pengamat politik, penutupan ini menjadi gambaran nyata bagaimana polarisasi politik di Washington telah mencapai titik nadir.
Pelajaran dari Krisis Politik Terpanjang
Shutdown 43 hari ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa kebuntuan politik bisa berujung pada krisis kemanusiaan.
Banyak warga berharap, setelah episode ini, baik Partai Demokrat maupun Republik dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.
“Shutdown bukan lagi alat politik, melainkan senjata yang melukai rakyatnya sendiri,” tulis editorial The Washington Post.
Kini, dengan pemerintahan kembali beroperasi, tantangan berikutnya bagi Trump adalah memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas ekonomi yang sempat terguncang.
Shutdown terlama dalam sejarah Amerika mungkin telah berakhir, tetapi luka sosial dan politik yang ditinggalkannya masih terasa mendalam.
Editor : Mahendra Aditya