RADAR KUDUS - Hubungan diplomatik antara Australia dan Israel memasuki babak baru yang penuh ketegangan.
Setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melontarkan sindiran keras dengan menyebut PM Australia Anthony Albanese sebagai “politikus lemah” yang dianggap mengkhianati Israel, pemerintah Australia tak tinggal diam.
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, melontarkan balasan menohok yang menyindir cara pandang Netanyahu soal kekuatan.
Dalam pernyataannya pada Rabu (20/8/2025), Burke menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak dapat diukur dari seberapa banyak orang bisa diledakkan atau dibiarkan menderita.
Komentar ini menjadi respons atas kritik pedas Netanyahu yang menilai langkah Australia mengakui negara Palestina sebagai pengkhianatan terhadap Israel dan komunitas Yahudi di Australia.
Hubungan yang Retak Usai Rencana Pengakuan Palestina
Australia selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Israel, bahkan menjadi salah satu negara yang menampung banyak penyintas Holocaust. Namun, arah hubungan itu berubah drastis setelah Canberra secara resmi mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Langkah tersebut diumumkan PM Albanese pada 11 Agustus lalu, dan rencananya akan dipertegas dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Keputusan ini membuat Tel Aviv berang, mengingat dukungan internasional terhadap Palestina kini semakin kuat, terutama setelah Prancis, Inggris, dan Kanada mengambil langkah serupa.
Tuduhan Netanyahu: Albanese Dianggap Mengkhianati
Kemarahan Israel semakin terlihat pada Selasa (19/8) malam, ketika Netanyahu menyebut PM Albanese sebagai “politikus lemah yang mengkhianati Israel” sekaligus “menelantarkan komunitas Yahudi di Australia”. Pernyataan keras ini dilontarkan Netanyahu melalui media sosial resmi kantor PM Israel.
“Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan meninggalkan orang-orang Yahudi di Australia,” tulis Netanyahu.
Sindiran tersebut memperuncing ketegangan diplomatik kedua negara yang sudah memburuk sejak pekan lalu.
Balasan Menohok dari Canberra
Tak lama berselang, Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke langsung menanggapi. Dalam wawancara dengan televisi nasional ABC, Burke menilai komentar Netanyahu sebagai reaksi emosional yang mencerminkan frustrasi seorang pemimpin.
“Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan,” ujarnya dengan tegas.
Ucapan Burke dipandang sebagai tamparan balik terhadap retorika Netanyahu yang selama ini kerap menjustifikasi tindakan keras militer Israel, terutama di Gaza.
Visa Dicabut, Diplomasi Makin Panas
Ketegangan semakin meningkat setelah Canberra pada Senin (18/8) membatalkan visa politisi Israel, Simcha Rothman, yang merupakan anggota koalisi pemerintahan Netanyahu. Pemerintah Australia menilai tur pidato Rothman berpotensi memecah belah masyarakat.
Sebagai balasan, Israel mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan karena Australia dianggap mengambil langkah sepihak yang merugikan Israel.
“Langkah ini menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ serta penolakan tak berdasar terhadap sejumlah tokoh Israel,” ucap Saar.
Jejak Historis: Australia dan Komunitas Yahudi
Pernyataan Netanyahu yang menyinggung komunitas Yahudi di Australia juga memicu perdebatan. Sebab, sejak era 1950-an, Australia justru dikenal sebagai negara yang memberikan perlindungan bagi ribuan penyintas Holocaust.
Kota Melbourne bahkan pernah tercatat memiliki populasi penyintas Holocaust terbesar di dunia setelah Israel, jika dihitung berdasarkan persentase per kapita.
Dengan sejarah tersebut, banyak kalangan menilai tuduhan Netanyahu tidak sepenuhnya tepat. Sebaliknya, pengakuan Australia terhadap Palestina dianggap sebagai bagian dari konsistensi Canberra dalam mendorong solusi damai dan dua negara yang berdampingan.
Posisi Australia di Kancah Internasional
Keputusan Australia untuk mendukung pengakuan Palestina menambah tekanan terhadap Israel di panggung internasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak negara Barat yang mengambil sikap serupa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam diplomasi global, terutama di tengah kritik keras terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Langkah Australia juga dinilai memperkuat suara negara-negara yang selama ini menyerukan penyelesaian konflik melalui pendekatan diplomasi, bukan kekerasan.
Simpulan
Kritik pedas Netanyahu dan balasan menohok Australia mencerminkan pergeseran besar dalam peta diplomasi internasional. Hubungan erat yang selama ini terjalin antara Canberra dan Tel Aviv kini berada di titik nadir.
Pernyataan Tony Burke bahwa “kekuatan bukan diukur dari seberapa banyak orang bisa diledakkan” menjadi simbol bahwa Australia ingin memposisikan diri sebagai negara yang berani mengambil sikap berbeda, meskipun harus menanggung risiko konflik diplomatik.
Apakah langkah ini akan membawa pengaruh besar dalam pengakuan Palestina di forum internasional? Jawabannya akan terlihat dalam sidang PBB pada September mendatang.
Editor : Mahendra Aditya