RADAR KUDUS - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja menerbitkan sebuah laporan penting yang mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan multinasional dalam aksi genosida di Gaza, Palestina.
Dokumen berjudul "From Economy of Occupation to Economy of Genocide" ini disusun oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam laporan tersebut, PBB menyoroti peran aktif dunia usaha yang dinilai mendukung agenda kolonial Israel, baik secara militer maupun ekonomi.
Keterlibatan itu tidak hanya terbatas pada penyediaan teknologi atau dukungan logistik, tetapi juga mencakup pendanaan serta investasi yang memperkuat sistem apartheid, penjajahan, dan kejahatan genosida.
“Hukum internasional mengakui beragam tingkat tanggung jawab yang memerlukan pengawasan dan pertanggungjawaban, terlebih dalam konteks di mana hak untuk menentukan nasib sendiri dan eksistensi suatu bangsa sedang terancam,” demikian kutipan laporan tersebut.
Raksasa Teknologi Terlibat Dalam Sistem Militer dan Pengawasan
Sejumlah nama besar di sektor teknologi asal Amerika Serikat disebut dalam laporan, seperti IBM, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, dan Palantir.
Perusahaan-perusahaan ini dilaporkan menyediakan teknologi pemantauan, pengumpulan data, dan kecerdasan buatan (AI) yang digunakan aparat keamanan dan militer Israel.
IBM disebut mengoperasikan sistem basis data biometrik milik otoritas imigrasi Israel untuk memantau warga Palestina.
Sementara Google dan Amazon diketahui meneken kontrak infrastruktur cloud senilai US$1,2 miliar untuk mendukung sistem keamanan Israel.
Microsoft pun disebut telah mendukung operasi militer dan kepolisian Israel sejak awal 2000-an. Palantir terlibat dalam penyediaan perangkat intelijen serta teknologi pelacakan target.
Industri Pertahanan dan Alat Berat Dituding Dukung Operasi Militer
Nama perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Leonardo S.p.A. turut tercantum sebagai pemasok senjata utama, termasuk pesawat tempur F-35 dan F-16 yang digunakan dalam serangan ke Gaza sejak Oktober 2023.
Perusahaan alat berat Caterpillar Inc. dituding menyediakan buldoser militer yang digunakan dalam penghancuran skala besar, termasuk terhadap rumah warga sipil, rumah sakit, dan tempat ibadah.
Energi, Infrastruktur, hingga Pariwisata Tak Lepas dari Sorotan
Sejumlah perusahaan energi seperti Chevron, Glencore, Drummond Company, hingga BP, dituduh memasok batu bara dan gas alam yang mendukung operasi militer Israel.
Sementara produsen alat berat seperti HD Hyundai, Doosan, dan Volvo dituding menyediakan peralatan yang digunakan untuk meratakan permukiman Palestina.
Volvo disebut telah menyuplai mesin yang digunakan sejak tahun 2000 untuk menghancurkan wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur dan Masafer Yatta.
Mesin HD Hyundai disebut digunakan untuk membuldoser rumah-rumah dan lahan pertanian warga, termasuk kebun zaitun.
Sektor pariwisata pun tak luput dari sorotan. Platform seperti Booking.com dan Airbnb dituding mempromosikan properti di pemukiman ilegal Israel. Airbnb tercatat meningkatkan jumlah iklan propertinya di wilayah konflik, dari 139 iklan pada 2016 menjadi 350 pada 2025, dengan potensi komisi hingga 23 persen.
Laporan menyebut, promosi ini mengaburkan kekerasan yang terjadi, seperti kasus di Tekoa, tempat Airbnb memasarkan pemukiman dengan citra positif, padahal berdekatan dengan desa Palestina yang terdampak.
Lembaga Keuangan Internasional Jadi Penopang Finansial
PBB juga menyoroti peran bank dan investor global dalam menopang pendanaan operasi militer Israel. Lembaga keuangan seperti BNP Paribas dan Barclays disebut membeli dan menjamin obligasi pemerintah Israel yang dipakai untuk membiayai anggaran militer.
Investor besar seperti BlackRock, Vanguard, dan Allianz PIMCO dituding mengalirkan dana dalam jumlah besar ke surat utang negara dan saham perusahaan yang dianggap terlibat dalam pendudukan dan genosida. Laporan menyebut entitas-entitas ini sebagai “tulang punggung finansial dari sistem penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.”
Seruan untuk Akuntabilitas Global
Meski belum diikuti dengan sanksi hukum, laporan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sektor swasta dalam pelanggaran HAM berat.
PBB memperkirakan tekanan internasional terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan meningkat, termasuk dalam bentuk boikot konsumen, aksi kampanye publik, dan desakan divestasi dari para investor yang menjunjung nilai etika. (Octa Afriana A)
Editor : Mahendra Aditya