RADAR KUDUS - Nama Kardinal Pietro Parolin kembali mencuat dalam bursa kandidat kuat pengganti Paus Fransiskus.
Di usia 70 tahun, Parolin dianggap sebagai figur moderat yang diyakini mampu melanjutkan agenda reformasi sang Paus dengan pendekatan yang lebih pragmatis.
Sebagai Sekretaris Negara Vatikan sejak 2013, Parolin telah memegang salah satu jabatan tertinggi di dalam hierarki Gereja Katolik. Ia dikenal luas sebagai sosok diplomat kawakan, dengan jaringan dan pengaruh yang kuat di dalam dan luar Vatikan.
Baca Juga: Kabar Duka! Pemimpin Katolik Paus Fransiskus Meninggal Dunia di Usia 88 di Vatikan Roma
Pewaris Jalur Diplomasi
Lahir dan besar di Italia Utara, Parolin menempuh pendidikan seminari sejak usia 14 tahun dan ditahbiskan menjadi imam pada usia 25.
Ia kemudian melanjutkan studi hukum kanon di Universitas Kepausan Gregorian, Roma, sebelum memulai karier diplomatiknya di usia 31 tahun.
Sejak itu, ia dipercaya menjalankan berbagai misi sensitif Vatikan ke berbagai negara, termasuk Nigeria, Meksiko, Vietnam, dan Korea Utara.
Parolin juga pernah menjabat sebagai wakil sekretaris dalam bagian Hubungan Luar Negeri Takhta Suci, posisi yang membawanya pada peran kunci dalam upaya pelucutan senjata nuklir di awal 2000-an.
Sebagai mantan duta besar Vatikan untuk Venezuela, Parolin juga memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika Gereja Katolik di Amerika Latin—kawasan yang menjadi basis penting bagi Gereja global.
Reputasi, Kontroversi, dan Masa Depan
Di tengah pujian atas keahliannya dalam diplomasi, rekam jejak Parolin tak luput dari sorotan.
Ia disebut sebagai arsitek utama dalam perjanjian kontroversial antara Vatikan dan Tiongkok terkait penunjukan uskup.
Kesepakatan rahasia ini menuai kritik dari banyak kalangan Gereja, terutama dari kubu konservatif, karena dianggap mengorbankan kebebasan umat Katolik di Tiongkok.
Tak hanya itu, keterlibatannya—meski tidak secara langsung dituduh—dalam skandal investasi properti Vatikan di London pada 2021 juga membayangi reputasinya.
Proyek tersebut mengakibatkan kerugian puluhan juta euro akibat kesepakatan bisnis yang merugikan, dan menyeret sembilan kardinal lain ke meja hijau.
Kendati demikian, pengaruhnya sebagai otak di balik strategi diplomatik Vatikan selama konflik Ukraina, serta reputasinya sebagai figur birokratik yang tenang dan terukur, menjadikannya tetap sebagai salah satu kandidat paling realistis untuk menduduki takhta Kepausan.
Namun, meski menguasai struktur administratif Vatikan, Parolin dinilai kurang memiliki pengalaman pastoral langsung di keuskupan.
Ini bisa menjadi batu sandungan tersendiri dalam konklaf, mengingat banyak kardinal cenderung memilih pemimpin yang juga memiliki kedekatan nyata dengan umat.
Dengan latar belakangnya sebagai diplomat berpengaruh dan putra asli Italia, Parolin berpotensi mengakhiri tiga kepausan berturut-turut yang dipegang oleh non-Italia: Paus Fransiskus dari Argentina, Paus Benediktus XVI dari Jerman, dan Santo Yohanes Paulus II dari Polandia.
Meskipun dihormati banyak pihak, keputusan akhir tetap berada di tangan para kardinal dalam konklaf.
Parolin kini berada di persimpangan sejarah: apakah ia akan menjadi pemimpin baru Gereja Katolik atau sekadar menjadi tokoh penting dalam transisi kepemimpinan yang akan datang. (*)
Editor : Ali Mustofa