GROBOGAN – Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Grobogan 2027 mulai mengerucut. Hal itu dibahas dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Grobogan, Jumat (20/11).
Muncul empat alternatif usulan besaran upah. Nominalnya mulai Rp 2.567.681 hingga Rp 3.436.757.
Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjokusumo mengatakan, pembahasan rekomendasi UMK 2027 melibatkan 14 anggota Dewan Pengupahan.
Mereka terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, pakar ketenagakerjaan, BPS, pengusaha, dan serikat pekerja.
"Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMK.
Kami memperhatikan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup pekerja, kemampuan perusahaan, serta kesenjangan upah dengan daerah sekitar," ujarnya.
Dari hasil pembahasan, muncul empat alternatif usulan.
Pertama, penggunaan nilai alfa 0,7 dengan UMK sebesar Rp 2.567.681. Kedua, alfa 0,8 dengan nominal Rp 2.580.852.
Ketiga, alfa 1 dengan besaran Rp 2.607.195. Sedangkan alternatif keempat berasal dari unsur serikat pekerja yang mengusulkan UMK mengikuti angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 3.436.757.
Teguh sendiri mengusulkan penggunaan alfa 1 atau UMK sebesar Rp 2.607.195.
"Usulan tersebut salah satunya untuk memperkecil kesenjangan upah Grobogan dengan kabupaten tetangga," ungkapnya.
Sebagai gambaran, UMK Grobogan 2026 saat ini sebesar Rp 2.399.186. Jika menggunakan alfa 0,7, kenaikannya mencapai Rp 168.495 atau 7,02 persen.
Sementara alfa 0,8 menghasilkan kenaikan Rp 181.666 atau 7,57 persen.
Adapun penggunaan alfa 1 membuat UMK naik Rp 208.009 atau 8,67 persen.
Penghitungan tersebut menggunakan variabel inflasi 3,18 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,49 persen.
Perbedaan usulan tak lepas dari pertimbangan masing-masing unsur.
Dari kalangan pemerintah, usulan alfa 1 didasarkan pada keinginan memperkecil disparitas upah dengan daerah sekitar.
Pandangan serupa disampaikan unsur akademisi. Mereka menyoroti persaingan perusahaan di wilayah barat Grobogan dengan kawasan industri Kabupaten Demak.
Selisih upah yang cukup tinggi dinilai membuat perusahaan di Grobogan kesulitan mendapatkan tenaga kerja.
Sementara itu, unsur pengusaha cenderung mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kenaikan upah.
"Perwakilan pengusaha mengusulkan alfa 0,7, sedangkan unsur mediator hubungan industrial mengusulkan alfa 0,8," imbuhnya.
Kenaikan upah dinilai perlu dilakukan secara terukur agar tidak membebani dunia usaha.
Terlebih, Grobogan tengah berupaya menarik investasi dan mendorong tumbuhnya perusahaan baru.
Di sisi lain, unsur serikat pekerja mendorong agar UMK 2027 mengikuti KHL sebesar Rp 3.436.757.
Mereka menilai kondisi ekonomi daerah menunjukkan tren positif sehingga kenaikan upah diharapkan lebih mendekati kebutuhan hidup layak.
Selain itu, kesenjangan upah dengan daerah tetangga, khususnya Demak, dinilai masih menjadi persoalan bagi pekerja maupun perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja.
"Penghitungan UMK 2027 ini mengacu pada formula penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan nilai alfa. Adapun nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 1," jelasnya.
Hasil sidang pleno tersebut selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah.
Sementara pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Grobogan akan dilakukan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Tengah. (int)
Editor : Intan Maylani Sabrina