GROBOGAN – Persaingan dalam bursa pencalonan kepala desa (cakades) di Kabupaten Grobogan semakin ketat.
Data terbaru menunjukkan, terdapat 10 desa yang memiliki lebih dari lima bakal calon kepala desa (balon kades).
Desa Ngraji tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, yakni mencapai 13 orang.
Tingginya jumlah pendaftar membuat sepuluh desa tersebut harus mengikuti tahapan seleksi.
Proses ini bertujuan menyaring bakal calon agar maksimal lima orang dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) berikutnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Desa Ngraji menempati posisi teratas dengan 13 pendaftar.
Di urutan berikutnya terdapat Desa Kalipang dengan 11 orang, sedangkan Desa Pulokulon dan Desa Kopek masing-masing mencatat sembilan pendaftar.
Selanjutnya, Desa Werdoyo dan Desa Padas sama-sama memiliki tujuh bakal calon. Adapun Desa Latak, Sumberjosari, Kedungjati, dan Sambung masing-masing mencatat enam orang yang mendaftar sebagai calon kepala desa.
Banyaknya pendaftar di sejumlah desa tersebut membuat persaingan untuk lolos ke tahap selanjutnya diperkirakan semakin sengit.
Setiap bakal calon harus mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai proses pencalonan kepala desa tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kepala Desa.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Grobogan, Herman Kusdharyanto, sebelumnya menjelaskan bahwa seleksi diperlukan ketika jumlah bakal calon di suatu desa melebihi lima orang.
Melalui mekanisme tersebut, maksimal lima bakal calon akan ditetapkan untuk mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya.
Dengan demikian, proses penyaringan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Grobogan merencanakan pelaksanaan seleksi pada 25 November 2026 dengan menggunakan metode computer assisted test (CAT).
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkab Grobogan juga berencana menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Herman menegaskan, proses seleksi bakal calon kepala desa harus berlangsung secara objektif dan transparan.
Pelaksanaannya tidak boleh diwarnai keberpihakan, intervensi, diskriminasi, ataupun pemberian perlakuan istimewa kepada calon tertentu.
Prinsip tersebut dinilai penting agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan pencalonan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, tingginya jumlah pendaftar juga memperlihatkan besarnya ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkades di Kabupaten Grobogan.
Menurut Herman, kalangan generasi muda bahkan mendominasi bursa pencalonan kepala desa kali ini.
“Antusiasme masyarakat mengikuti Pilkades cukup tinggi,” ujarnya.
Dengan jumlah pendaftar yang melampaui lima orang di sepuluh desa, tahapan seleksi pada November mendatang menjadi salah satu proses yang patut dicermati.
Hasilnya akan menentukan siapa saja bakal calon yang berhak melanjutkan perjuangan menuju pemilihan kepala desa. (int)
Editor : Ali Mustofa