GROBOGAN – Seratusan peternak ayam petelur Kabupaten Grobogan menggelar aksi damai di depan Pendapa Kabupaten Grobogan, Senin (10/8). Mereka menyuarakan kondisi peternak yang dinilai semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi, terutama harga pakan.
Aksi tersebut diwarnai pembagian ayam petelur dan telur secara gratis kepada masyarakat yang melintas. Langkah itu menjadi simbol keresahan peternak atas kondisi usaha yang mereka hadapi saat ini.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sugiyanto, mengatakan persoalan utama yang dihadapi peternak adalah tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual telur di tingkat peternak.
Menurut dia, harga pakan dan berbagai komponen produksi terus membebani peternak. Sementara itu, harga telur justru cenderung turun sehingga keuntungan yang diperoleh semakin tipis.
”Biaya produksi terus naik, terutama pakan. Sementara harga telur di tingkat peternak tidak sebanding dengan biaya yang kami keluarkan,” kata Sugiyanto dalam aksi tersebut.
Kondisi itu, lanjut dia, membuat peternak bukan lagi mengejar keuntungan. Sebagian justru harus menanggung kerugian untuk mempertahankan usaha.
”Margin keuntungan sudah hilang. Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, peternak rakyat bisa semakin banyak yang gulung tikar,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, para peternak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya meminta adanya intervensi dan perlindungan nyata terhadap keberlangsungan peternak ayam petelur rakyat dan peternak mandiri.
Peternak juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga dan distribusi pakan. Menurut mereka, persoalan harga pakan menjadi salah satu faktor terbesar yang menekan biaya produksi.
Selain itu, pemerintah diminta menjaga keseimbangan harga telur di tingkat peternak agar usaha mereka tetap memperoleh keuntungan yang wajar.
”Kami meminta pemerintah tidak hanya melihat harga telur di tingkat konsumen. Kondisi peternak di bawah juga harus diperhatikan,” tegas Sugiyanto.
Peternak juga menyoroti rantai distribusi. Mereka meminta pemerintah mencegah adanya praktik perdagangan yang merugikan peternak serta melakukan pengawasan terhadap tata niaga jagung dan bahan baku pakan.
Tak kalah penting, peternak meminta kepastian kebijakan tata niaga telur dan produk peternakan dalam jangka panjang. Mereka juga meminta perwakilan peternak dilibatkan dalam setiap penyusunan kebijakan yang menyangkut keberlangsungan usaha ayam petelur.
Sugiyanto menegaskan, peternak tidak menginginkan sekadar janji. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi konkret untuk mengatasi tekanan biaya produksi.
”Kami membutuhkan solusi taktis dan strategis yang permanen. Jangan sampai hanya janji, tetapi setelah aksi selesai tidak ada tindak lanjut,” katanya.
Menurut Sugiyanto, peternak memiliki posisi penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Karena itu, keberlangsungan usaha peternak harus menjadi perhatian pemerintah.
”Peternak bukan sekadar pencari untung. Kami juga bagian dari pilar ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah segera merespons tuntutan para peternak. Sebab, jika tekanan biaya produksi terus terjadi sementara harga telur tidak memberikan keuntungan yang layak, keberlangsungan peternakan rakyat dinilai semakin terancam.
”Kami datang secara damai dan menyampaikan aspirasi. Kami tidak melawan pemerintah. Kami ingin pemerintah melihat kondisi peternak dan mengambil kebijakan yang benar-benar bisa menyelamatkan peternak rakyat,” pungkas Sugiyanto.
Setelah aksi mereka ditemui Bupati Grobogan Setyo Hadi di kantor Bupati mengaku, akan ikut andil. Dalam pertemuan tersebut peternak ayam petelur tidak bisa masuk ke dalam SPPG di Kabupaten Grobogan dalam program MBG.
”Kami akan koordinasi dengan OPD terkait untuk menyalurkanya. Semoga ada jalan baik dan memberikan penyesuaikan telur di Kabupaten Grobogan dan kedepanya bisa pecahkan persoalan yang baik,” terang dia.
Menanggapi adanya janji dari Bupati Grobogan tersebut. Sugiyanto akan terjun dengan massa lebih banyak lagi jika tidak ada jalan keluar dan solusi dari Pemkab Grobogan.
”Kami berikan waktu satu bulan jika tidak ada kejelasan kami turun jalan kembali,” tandasnya. (mun)
Editor : Admin