GROBOGAN – Jumlah peserta didik di sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Grobogan terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keberhasilan program keluarga berencana (KB), menjamurnya sekolah swasta, hingga berubahnya pola pikir masyarakat dalam memilih sekolah bagi anak-anaknya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kini kembali menyiapkan program regrouping atau penggabungan sekolah. Tahun ini sedikitnya 40 SD negeri masuk tahap identifikasi untuk kemungkinan digabungkan menjadi sekitar 20 sekolah.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Muhammad Rifan mengatakan penurunan jumlah siswa merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh wilayah, terutama di kawasan perkotaan dan ibu kota kecamatan.
"Jumlah siswa SD negeri memang terus menurun. Salah satu penyebabnya karena program KB berhasil sehingga angka kelahiran berkurang. Selain itu, sekarang masyarakat juga memiliki banyak pilihan sekolah," ujarnya.
Menurutnya, perubahan pola pikir orang tua turut memengaruhi penurunan jumlah siswa di sekolah negeri. Banyak orang tua kini memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis agama maupun boarding school dengan sistem full day school, meskipun biaya pendidikannya relatif lebih tinggi.
"Orang tua sekarang banyak memilih sekolah agama atau boarding school. Meski biayanya mahal, mereka tidak banyak mempersoalkan. Berbeda ketika di sekolah negeri ada iuran dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sekolah, sering kali muncul keluhan atau laporan, padahal uang itu digunakan untuk kepentingan pendidikan," jelasnya.
Sebagai upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, Disdik Grobogan telah melakukan regrouping di sejumlah sekolah dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2024, beberapa sekolah digabungkan, di antaranya SD Negeri 2 dan SD Negeri 4 Gundi, kemudian SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Pojok, Kecamatan Pulokulon, serta SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Sambongbangi. Total enam sekolah digabung menjadi tiga sekolah.
"Tahun 2025 tidak ada regrouping. Sedangkan tahun 2026 masih dalam proses identifikasi," katanya.
Ia menjelaskan, proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari jumlah peserta didik, kondisi aset bangunan, hingga ketersediaan guru di masing-masing sekolah.
"Dari identifikasi itu akan ditentukan sekolah mana yang layak digabung. Saat ini ada sekitar 40 sekolah yang sedang dikaji dan berpotensi menjadi sekitar 20 sekolah hasil regrouping," terangnya.
Meski demikian, regrouping tidak diberlakukan bagi seluruh SD dengan jumlah siswa sedikit. Sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil tetap dipertahankan meskipun jumlah siswanya di bawah 50 orang.
"Untuk SD yang berada di wilayah terpencil tidak diregrouping meskipun siswanya kurang dari 50 orang. Pertimbangannya adalah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah seperti SD Negeri Pojok, SD Negeri Tuko, dan SD Negeri Karangasem yang berada di daerah terpencil tetap dipertahankan," tegasnya.
Disdik Grobogan berharap kebijakan regrouping mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, serta efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana tanpa mengurangi akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. (mun)
Editor : Admin