GROBOGAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, jajaran pemkab melakukan koordinasi langsung ke tingkat kementerian dengan membahas perizinan hingga kepastian lokasi pembangunan.
Kepala Bapperida Grobogan, Afi Wildani, mengatakan saat ini terdapat dua alternatif lokasi yang masih menjadi bahan kajian, yakni lahan di Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi serta kawasan hutan di Kecamatan Tawangharjo dan Wirosari.
Penentuan lokasi masih menunggu hasil evaluasi dan pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat.
"Masih berproses. Opsi menggunakan lahan di Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi atau kawasan hutan di Tawangharjo dan Wirosari masih kita pertimbangkan, menyesuaikan dengan perkembangan pemenuhan syarat-syarat dan hasil penilaian dari kementerian," kata Afi.
Dalam kunjungannya ke Jakarta, Pemkab Grobogan menggelar pembahasan dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terkait tahapan penerbitan Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) apabila lokasi Sekolah Rakyat menggunakan kawasan hutan.
Selain itu, rombongan juga berkoordinasi dengan Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, guna mengetahui perkembangan usulan lokasi Sekolah Rakyat di Kalongan.
Afi menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional.
Menurutnya, program tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Grobogan.
"Ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
Selain itu, kami berharap keberadaan Sekolah Rakyat nantinya juga mampu menggerakkan perekonomian daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan afirmatif berbasis asrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini tidak hanya menyasar anak putus sekolah, tetapi juga anak-anak dari keluarga miskin yang memenuhi kriteria sehingga memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan belajar yang lebih baik.
Menurut Afi, tujuan utama Sekolah Rakyat adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan mencetak generasi muda yang memiliki daya saing dan mampu menjadi agen perubahan bagi keluarganya.
"Harapannya mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045," jelasnya.
Di sisi lain, banyaknya sekolah dasar di Grobogan yang mengalami kekurangan peserta didik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana tersebut.
Namun, Afi menegaskan seluruh proses masih terus dievaluasi agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko di kemudian hari.
"Banyaknya SD yang minim murid di Grobogan juga menjadi pertimbangan kami. Semuanya masih berproses dan dievaluasi, sambil mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang ada," pungkasnya. (int)