GROBOGAN – Program Sekolah Kemitraan atau sekolah swasta gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali dibuka pada tahun ajaran 2026/2027.
Program yang ditujukan bagi siswa dari keluarga prasejahtera itu mendapat apresiasi dari kalangan sekolah swasta karena dinilai mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Kepala SMAS Islam Plus Asis Penawangan yang juga Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSM) Provinsi Jawa Tengah, Rony Widodo, mengatakan program tersebut merupakan terobosan yang sangat membantu dunia pendidikan sekaligus masyarakat berpenghasilan rendah.
Secara keseluruhan, terdapat 5.004 kuota siswa yang disediakan Pemprov Jateng dan tersebar di 139 sekolah swasta.
Masing-masing sekolah memperoleh kuota satu rombongan belajar atau sebanyak 36 siswa.
Di Kabupaten Grobogan, program tersebut dilaksanakan di enam sekolah, yakni SMAS Islam Plus Asis Penawangan, SMA Sudirman Tanggungharjo, SMK Ma'arif Geyer, SMK Sudirman Kedungjati, SMK PGRI Kuwu, dan SMK PGRI Brati.
Meski mendapat antusiasme masyarakat, kuota di sejumlah sekolah belum terisi penuh. Di SMAS Islam Plus Asis Penawangan misalnya, dari kuota 36 siswa baru terisi 25 siswa.
"Untuk di SMAS Islam Plus Asis ada 36 kuota siswa, mendapatkan 25 siswa," ujar Rony.
Menurutnya, belum terpenuhinya kuota bukan karena minimnya minat masyarakat, melainkan karena waktu pendaftaran yang sangat singkat.
Pendaftaran program ditutup pada 12 Juni 2026, sementara informasi resmi dari pemerintah provinsi baru diterima sekolah menjelang batas akhir pendaftaran.
"SKN agak terlambat juga, jadi nunggu itu kemarin. Waktunya kebut-kebutan," ungkapnya.
Program Sekolah Kemitraan diperuntukkan bagi siswa yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4.
Mayoritas peserta di SMAS Islam Plus Asis berasal dari wilayah Penawangan, Godong, dan Purwodadi yang masih terjangkau dari sekolah.
Rony menegaskan seluruh siswa yang diterima melalui program tersebut memperoleh hak dan fasilitas yang sama dengan siswa reguler.
Selama tiga tahun masa pendidikan, mereka tidak dikenai biaya pendidikan apa pun.
"Mereka selama tiga tahun kemitraan penuh. Tidak boleh ada penarikan biaya. Dengan fasilitas yang sama seperti siswa lainnya. Jadi benar-benar gratis," tegasnya.
Ia menyebut program tersebut telah berjalan selama dua tahun dan menjadi salah satu inovasi pendidikan yang patut diapresiasi.
Bahkan, sejumlah sekolah swasta di Jawa Tengah pernah diundang ke kementerian untuk memaparkan pelaksanaan program tersebut.
"Ini merupakan program pemerintah yang luar biasa. Yang ada baru di Jawa Tengah. Sangat membantu masyarakat dan dunia pendidikan," katanya.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi.
Salah satunya terkait validitas data penerima manfaat dalam DTSEN.
Menurutnya, masih ditemukan siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa mengakses program karena tidak tercatat dalam kategori desil 1 hingga 4.
"Biasanya masih banyak yang harus dibenahi terutama penentuan desil 1-4 tersebut. Karena ada yang belum ter-cover. Mereka benar-benar membutuhkan, tapi ternyata tidak masuk desil," keluhnya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan ruang verifikasi atau pertimbangan khusus bagi calon siswa yang secara ekonomi layak menerima bantuan namun terkendala administrasi data.
Meski masih memiliki sejumlah catatan, Rony berharap program Sekolah Kemitraan terus dilanjutkan dan disempurnakan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
"Ini salah satu program Jawa Tengah yang layak diacungi jempol. Harapannya bisa terus disempurnakan lagi," pungkasnya. (int)
Editor : Admin