GROBOGAN – Rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Kabupaten Grobogan terus berproses.
Tim dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) melakukan survei dan pengecekan lokasi yang diproyeksikan menjadi markas Yonif TP di Desa Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Marsma TNI Taufik Hari Wicaksono.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan satuan baru TNI Angkatan Darat tersebut.
Dalam survei itu, tim meninjau secara langsung kondisi lahan, batas-batas wilayah, akses menuju lokasi, serta berbagai aspek teknis lainnya yang menjadi syarat pembangunan.
Selain itu, tim juga mengidentifikasi potensi kendala yang dapat memengaruhi proses pembangunan agar dapat diantisipasi sejak awal.
Marsma TNI Taufik Hari Wicaksono menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan harus dipastikan telah terpenuhi sebelum pembangunan dimulai.
Kejelasan status kepemilikan tanah, batas wilayah, hingga dokumen pendukung lainnya menjadi hal penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Seluruh data administrasi, legalitas lahan, batas-batas wilayah, serta status kepemilikan tanah harus dipastikan jelas dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa lokasi pembangunan Yonif TP harus memenuhi berbagai persyaratan teknis.
Di antaranya memiliki akses jalan yang memadai, ketersediaan sumber air bersih, kondisi topografi yang sesuai, sistem drainase yang baik, jaringan listrik, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
"Lokasi juga harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi akses jalan, sumber air, kondisi topografi, drainase, jaringan listrik, dan dukungan sarana prasarana pendukung lainnya," ujarnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan Yonif TP tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan, tetapi juga membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara Kemenhan RI, TNI Angkatan Darat, Pemerintah Kabupaten Grobogan, serta instansi terkait.
"Diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara Kementerian Pertahanan RI, TNI AD, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna memperlancar proses pembangunan dan penyelesaian administrasi yang masih diperlukan," tambahnya.
Hasil survei lapangan tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan kajian dan dilaporkan kepada pimpinan Kementerian Pertahanan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelayakan lokasi serta kelayakan rencana pembangunan. (int)
Editor : Admin