GROBOGAN – Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Grobogan nyaris tuntas. Hingga Senin (11/5/2026), progres pencairan sudah mencapai 95 persen, namun masih ada tujuh desa yang belum bisa dicairkan karena kendala administrasi.
Kabid Pembangunan Desa Dispermades Grobogan, Achmad Rifqi Syamsul Huda, mengatakan sebagian besar desa sudah menyelesaikan tahapan pengajuan sesuai ketentuan.
Hanya saja, tujuh desa masih belum bisa diproses lantaran belum merampungkan dokumen administrasi yang menjadi syarat pencairan.
“Per hari ini sudah 95 persen. Tinggal tujuh desa yang belum proses, terkait penyelesaian administrasi. Targetnya Mei ini rampung, pencairan sampai Juni pekan kedua,” ungkapnya.
Rifqi memaparkan, pada penyaluran Tahap 1, total desa yang sudah atau siap salur mencapai 266 desa dengan nilai sebesar Rp 43.806.679.400. Sementara tujuh desa lainnya masih belum bisa tersalurkan.
Sedangkan untuk penyaluran Tahap 2, progresnya masih jauh lebih rendah. Baru 93 desa yang sudah atau siap salur dengan total dana mencapai Rp 17.635.115.400.
Adapun desa yang belum salur masih cukup banyak, yakni 180 desa.
Jika digabungkan, total Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yang sudah atau siap disalurkan mencapai Rp 61.441.794.800 atau setara 56 persen dari total pagu Dana Desa Kabupaten Grobogan.
Adapun total pagu Dana Desa untuk 273 desa di Kabupaten Grobogan pada Tahap 1 dan Tahap 2 tercatat sebesar Rp 96.778.079.000.
Meski pencairan masih terus berjalan, Rifqi menyebut beberapa desa sudah mulai menjalankan kegiatan pembangunan fisik dari Dana Desa Tahap 1.
Namun, ia mengakui pembangunan infrastruktur pada tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, Dana Desa TA 2026 lebih banyak difokuskan untuk kegiatan pengurukan tanah sebagai persiapan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kebijakan itu membuat porsi pembangunan fisik seperti jalan lingkungan, jalan desa, hingga drainase menjadi lebih terbatas.
“Tahap 1 sudah ada beberapa desa yang melakukan pembangunan fisik. Tapi tahun ini Dana Desa difokuskan untuk pengurukan tanah pendirian KDMP, sehingga pembangunan infrastruktur minim,” jelasnya.
Rifqi menambahkan, sektor infrastruktur bahkan tidak lagi masuk dalam delapan fokus utama penggunaan Dana Desa tahun ini.
Infrastruktur kini masuk dalam kategori sektor lainnya, sehingga tidak menjadi prioritas utama dalam penganggaran desa.
“Pembangunan jalan desa atau lingkungan, drainase, itu masuk sektor lainnya,” imbuhnya.
Menurut Rifqi, penggunaan Dana Desa tahun ini lebih banyak diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program seperti penguatan Posyandu, penanganan stunting, hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi fokus yang paling dominan di berbagai desa.
“Fokus di tahun ini kebanyakan prosentase untuk kesejahteraan masyarakat, Posyandu, penanganan stunting, BLT,” katanya.
Di sisi lain, Rifqi juga mengungkapkan adanya penurunan alokasi Dana Desa capai 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut berdampak pada minimnya ruang desa untuk menganggarkan pembangunan infrastruktur skala besar.
Dengan progres pencairan yang sudah mencapai 95 persen, Pemkab Grobogan berharap tujuh desa yang masih tertahan segera merampungkan administrasi agar pencairan Dana Desa bisa diselesaikan sesuai target. (int)
Editor : Admin