GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan resmi membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi lima posisi strategis yang saat ini kosong. Pembukaan seleksi tersebut disosialisasikan langsung oleh Bupati Grobogan dalam kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Lima jabatan yang dibuka meliputi Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Direktur RSUD R Soedjati Purwodadi.
Pendaftaran dibuka dan penerimaan berkas mulai 8 sampai 21 Mei 2026. Kemudian seleksi dokumen kelengkapan dan keabsahan adminitrasi pada 25 Mei 2026 dan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 26 Mei 2026.
Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan bahwa posisi kepala dinas bukanlah bentuk penghargaan ataupun simbol kekuasaan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional.
“Seperti yang sudah biasa saya sampaikan sebelumnya, bahwa menjadi kepala dinas bukan berarti menjadi seorang penguasa atau sebuah hadiah. Tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik,” tegasnya dalam pembukaan seleksi JPT untuk lowongan lima jabatan di gedung BLK Purwodadi, Kamis (7/5)
Menurut bupati, seorang kepala organisasi perangkat daerah memiliki peran penting sebagai pelaksana visi dan misi pemerintah daerah. Karena itu, jabatan strategis harus diisi figur yang benar-benar memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan manajerial yang kuat.
“Menjadi kepala dinas berarti menjadi pelaksana tugas dan memastikan visi misi pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Akan percuma kalau saya bersama Pak Wakil membuat visi misi lima tahun ke depan, tetapi pelaksananya tidak bekerja sesuai tugas dan perannya,” ujarnya.
Ia menekankan proses seleksi harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku agar menghasilkan pejabat berkualitas.
Untuk menyamakan persepsi seluruh peserta dan panitia, Pemkab Grobogan menggandeng BKN dalam sosialisasi tahapan seleksi. Dalam kesempatan tersebut hadir Deputi BKN Hardianawati bersama Lian Ifandri untuk memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pengisian jabatan tinggi pratama.
Bupati juga memastikan seluruh proses akan diawasi ketat oleh panitia seleksi independen yang melibatkan unsur akademisi dan pemerintah provinsi.
“Saya sudah membentuk tim pansel yang terdiri dari akademisi UNS, Undip, Asisten III Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Grobogan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai prosedur dan mekanisme,” katanya.
Ia menepis anggapan bahwa jabatan dapat diperoleh karena kedekatan personal atau praktik “orang dalam”. Menurutnya, sistem seleksi kini dilakukan secara terbuka dengan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN yang memenuhi syarat.
“Sekarang sudah tidak lagi jamannya orang dalam atau siapa yang lebih kenal. Sistemnya sudah online, terbuka, semua memiliki kesempatan yang sama. Siapapun yang memiliki kualitas dan potensi, itulah yang akan dipakai,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, seluruh pihak juga menandatangani deklarasi konflik kepentingan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas proses seleksi.
Bupati turut meminta para kepala OPD untuk aktif mendorong pejabat administrator maupun pejabat fungsional ahli madya yang memenuhi persyaratan agar ikut berkompetisi dalam seleksi terbuka tersebut.
“Silakan bersaing dengan sehat. Saya minta kepala dinas memberikan rekomendasi kepada pejabat yang memang memenuhi syarat agar ikut berkompetisi,” pungkasnya. (mun)
Editor : Admin