GROBOGAN– Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan kian menunjukkan progres positif.
Pemerintah daerah kini tengah mematangkan berbagai persiapan, terutama terkait kepastian lokasi sebelum proyek masuk tahap lelang.
Kepala Bapperida Grobogan, Afi Wildani, mengatakan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan.
Terbaru, Dinas Sosial (Dinsos) Grobogan telah melakukan audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bertemu Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo pada Senin (4/5).
“Informasinya, SR diusulkan masuk paket ketiga pada Agustus nanti,” ujarnya.
Saat ini, terdapat dua opsi lokasi yang tengah dikaji. Opsi pertama berada di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi seluas 6,75 hektare.
Namun, lahan tersebut masih terkendala status Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Masih dalam proses pengeluaran LSD ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,” jelasnya.
Sementara opsi kedua berada di kawasan hutan produksi di Desa Selojari, Kecamatan Klambu. Lahan seluas 18,9 hektare tersebut masuk petak 64C wilayah BKPH Jatipohon, KPH Purwodadi.
“Kalau di Klambu mekanismenya pinjam pakai melalui KPH. Tapi prosesnya juga membutuhkan waktu,” imbuhnya.
Dengan dua opsi yang sama-sama membutuhkan proses, Pemkab Grobogan akan memilih lokasi yang paling cepat siap secara administrasi.
“Kita ambil yang paling cepat. Kalau Agustus sudah disiapkan pembangunan, berarti lahannya harus sudah dipastikan,” tegas Afi.
Ia menekankan, kepastian lokasi harus benar-benar “clean and clear”, baik dari sisi legalitas maupun kesiapan teknis.
Jika lokasi di Kalongan yang dipilih, maka diperlukan pematangan lahan sekitar 7 hektare.
Nantinya, anggaran pematangan lahan akan disiapkan melalui APBD dan dikerjakan oleh Dinas PUPR.
Meski demikian, kepastian pembangunan Sekolah Rakyat di Grobogan masih menunggu kesiapan lahan yang diusulkan Pemkab Grobogan agar benar-benar clean and clear sebelum masuk tahap lelang. (int)
Editor : Admin