GROBOGAN – Di tengah keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada ruang fiskal kabupaten, satu tahun kepemimpinan Bupati Grobogan Setyo Hadi bersama Wakil Bupati Sugeng Prasetyo tetap menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama.
Semangat “Mbangun Ndeso Noto Kutho” diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh desa sekaligus menata kawasan perkotaan.
Pemerintah Kabupaten Grobogan mengalokasikan anggaran Rp 21.799.778.970 pada Tahun Anggaran 2025 untuk peningkatan dan rekonstruksi jalan sepanjang 8,410 kilometer.
Konstruksi yang digunakan mayoritas beton rigid dan sebagian aspal, disesuaikan dengan kondisi teknis dan tingkat lalu lintas di masing-masing ruas.
Kepala Dinas PUPR Grobogan, Een Endarto menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kami melakukan penajaman skala prioritas. Ruas-ruas penghubung desa, jalur distribusi hasil pertanian, serta akses pelayanan dasar menjadi fokus utama,” ujarnya.
Penanganan jalan ini tersebar di 11 kecamatan, meliputi Kedungjati, Karangrayung, Klambu, Purwodadi, Tanggungharjo, Geyer, Tawangharjo, Pulokulon, Gubug, Godong hingga wilayah perbatasan Boyolali.
Ruas-ruas strategis yang ditingkatkan antara lain Kedungjati–Batas Boyolali, Welahan–Batas Boyolali, Nampu–Juwangi, Taruman–Lengki, Batas Boyolali–Ngrambat, Tuko–Kropak, Panunggalan–Coyo, Purwodadi–Kandangan, serta Tanggungharjo–Padang.
Di kawasan kota, peningkatan dilakukan pada Jalan R. Suprapto dan Jalan MT Haryono Purwodadi untuk menunjang kelancaran arus kendaraan dan aktivitas ekonomi.
Salah satu proyek strategis adalah rekonstruksi Jalan Gubug–Tunjungharjo sepanjang 1,290 kilometer dengan anggaran Rp 5 miliar melalui Bantuan Provinsi 2025.
Selain itu, peningkatan ruas Tawangharjo–Sedah sepanjang 0,708 kilometer senilai Rp 3 miliar dan Jalan Tuko–Kropak sepanjang 0,564 kilometer dengan anggaran Rp 2 miliar turut memperkuat konektivitas kawasan pertanian dan permukiman.
Menurut Een, pembangunan jalan memiliki dampak berantai terhadap perekonomian daerah.
“Jalan yang baik menekan biaya transportasi, mempercepat distribusi hasil panen, dan membuka akses pasar lebih luas bagi masyarakat desa. Dampaknya langsung terasa pada peningkatan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Dari total penanganan 8,410 kilometer tersebut, kontribusi terhadap peningkatan kondisi jalan mantap mencapai 1,743 kilometer atau 0,185 persen.
Meski terdapat penurunan kondisi jalan sepanjang 6,667 kilometer akibat faktor usia konstruksi, beban kendaraan berat, dan cuaca ekstrem, secara keseluruhan kondisi jalan mantap menunjukkan tren membaik.
Hingga Triwulan I Tahun 2026, panjang jalan mantap tercatat 779,591 kilometer atau 87,725 persen, meningkat dibanding sebelumnya sebesar 82,540 persen.
“Capaian ini menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Kami tidak hanya membangun, tetapi memastikan kualitasnya terjaga agar manfaatnya jangka panjang,” tegasnya.
Setahun pertama kepemimpinan Setyo Hadi–Sugeng Prasetyo pun menjadi penguatan fondasi pembangunan daerah. Di tengah tekanan fiskal, komitmen menghadirkan layanan publik berkualitas tetap dijaga.
Semangat “Mbangun Ndeso Noto Kutho” bukan sekadar visi, tetapi diwujudkan melalui infrastruktur yang memperkuat desa sebagai basis ekonomi sekaligus menata kota sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan. (int)
Editor : Mahendra Aditya