RADAR KUDUS - Menutup kalender 2025, Pemerintah Kabupaten Grobogan memilih langkah tegas dan terukur: merombak komposisi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Grobogan, Setyo Hadi, dalam sebuah prosesi yang sarat pesan strategis—bukan sekadar rutinitas administratif.
Pelantikan yang digelar di Pendapa Kabupaten Grobogan, Selasa (30/12/2025), menjadi sinyal kuat bahwa tahun 2026 akan dimulai dengan mesin birokrasi yang telah “disetel ulang”.
Bagi Pemkab Grobogan, pergantian pejabat bukan hanya soal jabatan, melainkan upaya mempercepat ritme kerja pemerintahan di tengah tantangan lingkungan, pengawasan, dan tata kelola yang makin kompleks.
Bukan Seremonial, Ini Penyegaran Arah Kebijakan
Berlandaskan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 800.1.3.3/1061/2025 dan 800.1.3.3/1062/2025, lima pejabat kunci diposisikan ulang sesuai kebutuhan organisasi. Amin Hidayat, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan SDM, kini dipercaya memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Penempatan ini dinilai strategis, mengingat dinamika sosial dan stabilitas daerah menjadi fondasi pembangunan tahun politik dan pascapemilu.
Sementara itu, Heru Dwi Cahyono yang sebelumnya mengisi posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kini resmi menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pergeseran ini mencerminkan fokus baru Pemkab Grobogan terhadap isu lingkungan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan persoalan lintas sektor yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Posisi yang ditinggalkan Heru di DLH diisi oleh Mokamat, yang sebelumnya menjabat Kepala DLH dan kini dipercaya menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. Peran ini menempatkannya pada wilayah perumusan kebijakan makro daerah—menghubungkan aspek teknis lapangan dengan strategi pembangunan jangka menengah.
Rotasi penting lainnya terjadi pada jabatan Inspektur Daerah. Nur Nawanta, yang sebelumnya memimpin Kesbangpol, kini mengemban amanah sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Grobogan. Jabatan ini krusial karena menjadi garda terdepan pengawasan internal pemerintahan, terutama dalam memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan sejak dini.
Adapun Teguh Prijadi, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, kini memimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penugasan ini menempatkannya langsung di garis depan penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
Di sisi lain, Supriyanto kembali dipercaya melanjutkan kepemimpinannya sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, menandakan konsistensi kebijakan di sektor pengelolaan arsip dan literasi publik.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi tidak berbicara normatif. Ia memberikan penekanan khusus pada dua posisi yang dinilai krusial: Inspektur Daerah dan Kepala DLH.
Kepada Inspektur Daerah yang baru, Bupati menegaskan bahwa pengawasan internal tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan. Fungsi pembinaan dan pencegahan harus menjadi ruh utama, namun ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran ditemukan. Pesan ini mencerminkan perubahan paradigma pengawasan: dari reaktif menjadi preventif, tanpa kehilangan ketegasan hukum.
Sementara kepada Kepala DLH, Setyo Hadi menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD. Persoalan sampah, kerusakan lingkungan, dan tata ruang tidak bisa diselesaikan secara sektoral. DLH diminta aktif bersinergi dengan DPUPR, Disperakim, dan Bappeda agar visi pembangunan daerah benar-benar terwujud di lapangan.
Slogan pembangunan “Noto Kutho” pun ditekankan agar tidak berhenti sebagai jargon, tetapi diterjemahkan menjadi program konkret yang terukur dan berdampak nyata.
Satu Komando Menuju 2026
Lebih dari sekadar pelantikan, momen ini dimanfaatkan sebagai refleksi akhir tahun. Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Grobogan menyambut 2026 dengan semangat baru, tanpa kehilangan fokus pada capaian yang telah diraih sebelumnya.
Ia menegaskan pentingnya bekerja dalam satu garis komando di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, Wakil Bupati, dan Bupati. Tantangan pembangunan ke depan—mulai dari keterbatasan anggaran hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi—menuntut soliditas dan komunikasi yang efektif antarperangkat daerah.
Dengan komposisi kepala OPD yang baru, Pemkab Grobogan berharap roda pemerintahan bergerak lebih adaptif, responsif, dan cepat membaca kebutuhan masyarakat. Rotasi ini diharapkan menjadi katalis, bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi.
Editor : Mahendra Aditya