GROBOGAN - Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, mencatat transformasi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Desa yang sebelumnya masuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem kini berhasil lulus berstatus desa mandiri secara ekonomi.
Hal itu setelah Desa Dimoro mendapat intervensi terpadu dari berbagai lembaga.
Capaian tersebut ditandai dengan graduasi 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinyatakan siap mandiri dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Keberhasilan ini sekaligus menjadikan Desa Dimoro sebagai pilot project Program Pemberdayaan Masyarakat Menuju Graduasi Bansos 2025 di Kabupaten Kendal.
Graduasi tersebut merupakan hasil dari program pemberdayaan yang diterapkan di sembilan desa percontohan di Jawa Tengah.
Program ini merupakan inisiatif Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi E DPRD Jateng, yang sebelumnya mengusulkan intervensi di 1.298 desa dengan jumlah penerima bantuan sosial terbanyak.
Karena cakupan yang luas, Kementerian Sosial memulai pelaksanaan secara bertahap dengan menetapkan sembilan desa pertama sebagai model pemberdayaan yang dapat direplikasi.
Selain Dimoro (Grobogan), desa pilot project lainnya yakni Pesodongan (Wonosobo), Kalisalak (Banyumas), Gambuhan (Pemalang), Wlahar (Brebes), Purwosari (Magelang), Ngesrepbalong (Kendal), Peniron (Kebumen), dan Kepuhsari (Wonogiri).
Di setiap desa, dibentuk 10 Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang memperoleh modal usaha Rp 20 juta per kelompok dari Dinsos Jateng.
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta kepada setiap KPM PKH yang telah memiliki embrio usaha, dengan pengembangan disesuaikan potensi lokal.
Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, menjelaskan bahwa keberhasilan Desa Dimoro tidak lepas dari kuatnya kolaborasi lintas sektor.
“Di Desa Dimoro kolaborasi dari semua instansi berjalan optimal. Mulai dari Balai Diklat Yogyakarta, Baznas, hingga CSR. Potensi yang dikembangkan antara lain pembuatan jamu, getuk, dan makanan ringan. Untuk sektor peternakan juga dibentuk kelompok ternak kambing,” jelas Indri.
Indri menegaskan, keberhasilan graduasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan terbukti efektif dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dibanding bantuan konsumtif semata.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Untuk keberlanjutan program, Kemensos menyiapkan dua skema percepatan, yakni target setiap pendamping PKH menggraduasi minimal 10 KPM per tahun, serta pengembangan kampung-kampung berdaya berbasis kolaborasi lintas sektor.
“Ke depan program ini akan bergantian ke wilayah lain. Pilot project ini menjadi rintisan awal yang akan dikembangkan dan direplikasi,” pungkas Indri. (int)
Editor : Ali Mustofa