GROBOGAN – Pembangunan tahap pertama kantor baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Grobogan di eks Kantor Kecamatan Purwodadi kini telah mencapai 99 persen. Proses Provisional Hand Over (PHO) dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember.
Meski begitu, gedung tersebut dipastikan belum dapat ditempati pada 2026 karena kelanjutan pembangunannya tertunda.
Kabid Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Grobogan, Candra Yulia Pasha, menjelaskan bahwa pembangunan kantor baru ini awalnya direncanakan berlangsung dua tahap selama dua tahun.
Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan tahun depan akibat efisiensi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Tahap lanjutan pun baru diusulkan kembali pada 2026.
Pembangunan tahap pertama menghabiskan anggaran sekitar Rp 6,5 miliar. Gedung yang berdiri di atas lahan seluas 2,775 meter persegi itu dirancang menjadi tiga lantai, dilengkapi lift, dan mengusung konsep modern-heritage dan green building.
Salah satu penerapannya adalah pemasangan delapan unit sumur resapan. Air hujan dari atap bangunan ditampung melalui pipa penyalur kemudian diarahkan ke sumur resapan agar kembali meresap ke tanah.
"Bila debit air berlebih, limpasan akan dialirkan menuju saluran u-ditch. Konsep ini diterapkan untuk mendukung prinsip Zero Delta Q, di mana pembangunan tidak menambah debit limpasan ke drainase. Sumur eksisting yang selama ini dimanfaatkan warga juga tetap dipertahankan dan akses masyarakat tetap diberikan," ungkapnya.
Menurutnya, bangunan baru ini terdiri dengan tiga lantai dengan lantai paling atasnya berupa dak beton roof top. Nantinya, lantai 1 untuk ruang Kepala Bappeda, sekretaris dan staf sekretariat ditambah satu ruang rapat kecil.
Pada bagian rooftop, Bappeda menyiapkan area green garden yang sekaligus menjadi ruang terbuka hijau serta pemasangan panel surya sebagai sumber energi ramah lingkungan.
Sedangkan pada bangunan lawas yang ada di sisi timur. Gedung tersebut akan dipakai untuk ruang publik, dilengkapi ruang galeri dan ruang audio visual. Bangunan lama tersebut tetap dipertahankan karena diindikasikan sebagai bangunan yang diusulkan menjadi cagar budaya.
Diketahui, selama ini Bappeda menempati lantai tiga Gedung BPPKAD. Menurut Candra, kondisi tersebut sudah tidak memadai karena jumlah pegawai dan kompleksitas pekerjaan semakin meningkat.
Selain itu, lokasi kantor baru tetap diwajibkan berada dekat pusat pemerintahan agar koordinasi tetap mudah mengingat Bappeda merupakan tim inti anggaran.
Dengan progres tahap pertama yang hampir selesai, Candra memastikan bahwa gedung baru tersebut baru bisa difungsikan setelah pembangunan tahap berikutnya yang diusulkan pada 2026.
"Tahap lanjutan paling cepat bisa kembali diusulkan pada 2026, dengan harapan mulai mendapatkan alokasi anggaran untuk penyelesaian di 2027.
Pada usulan 2026 itu, Bappeda mengajukan kebutuhan sekitar Rp 3 miliar untuk pekerjaan finishing seperti plafon, mekanikal-elektrikal, penataan lingkungan, serta beberapa penyempurnaan lainnya. Untuk sementara, pemasangan lift kemungkinan ditunda terlebih dahulu. Harapannya, dengan usulan itu bangunan sudah layak ditempati,” kata Candra.
Diungkapkan, total kebutuhan anggaran pembangunan kantor Bappeda ini diperkirakan mencapai Rp 15 miliar. Selain tiga lantai bangunan utama, kawasan ini juga dirancang memiliki area parkir terpadu serta dilengkapi sistem proteksi kebakaran hydrant skala kawasan. Karena fungsi tersebut cukup kompleks, kebutuhan anggarannya juga besar. (int)
Editor : Mahendra Aditya