GROBOGAN – Gelombang graduasi atau pengunduran diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) terus bertambah di Kabupaten Grobogan sepanjang 2025. Dinas Sosial mencatat, hingga awal Desember, sebanyak 2.397 warga resmi mengundurkan diri sebagai penerima bansos.
Data Dinsos menunjukkan, jumlah tersebut terdiri atas 1.035 graduasi mandiri dan 1.362 graduasi melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Seluruhnya saat ini tengah menunggu proses persetujuan dari Kementerian Sosial.
Kepala Dinsos Grobogan, Indri Agus Velawati, mengatakan bahwa tren graduasi ini menandakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih jujur dan bijak dalam menerima bantuan.
Bahkan, sebagian warga mundur setelah rumahnya ditempeli stiker miskin.
“Banyak warga yang merasa sudah mampu sehingga memilih mundur dari bansos. Ada yang mengundurkan diri sebelum penempelan stiker, ada juga sesudah rumah mereka ditempeli stiker,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, warga yang mengajukan graduasi mandiri tetap mendapatkan pendampingan dan program pemberdayaan agar kemandiriannya berkelanjutan.
Para pengunduran diri ini berasal dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Prosedurnya pun tidak bisa dilakukan secara sepihak. “KPM harus benar-benar masuk kategori sejahtera, lalu menandatangani surat pernyataan mundur bermaterai, yang diketahui oleh pendamping PKH serta pemerintah desa atau kelurahan,” jelas Indri.
Setelah itu, dokumen diunggah melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) untuk diverifikasi pusat. “Keputusan akhir tetap berada di Kemensos,” tegasnya.
Secara wilayah, graduasi tersebar di seluruh kecamatan, dengan Purwodadi mencatat angka graduasi mandiri tertinggi mencapai 143 KPM, disusul Geyer 108 KPM, dan Kradenan 103 KPM.
Dinsos Grobogan memastikan proses verifikasi berjalan ketat untuk menjamin bantuan sosial lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong masyarakat yang telah mandiri untuk keluar dari daftar penerima bansos. (int)
Editor : Mahendra Aditya